JAKARTA, Indotimes.co id – Empat tahun kinerja pemerintah di sektor dan UKM mencatatkan sejumlah pencapaian. Salah satu diantaranya adalah peningkatan daya saing melalui kewirausahaan.

Kementerian dan UKM dalam empat tahun terakhir, menjadikan sebagai agenda prioritas untuk mengejar ketertinggalan kewirausahaan Indonesia dari negara lain. Sebab, melalui kewirausahaan sangat penting menumbuhkan budaya ekonomi mandiri bagi masyarakat, bukan pencari kerja tetapi pencipta lapangan kerja.

Sejumlah program yang dijalankan Kemenkop UKM telah berdampak terhadap meningkatnya rasio kewirausahaan. Tahun 2014, rasio masih 1,4 persen, tahun 2016 naik menjadi 3,1 persen.

“Adanya sinergi dengan seluruh stakeholder dari kementerian, gubernur, bupati dan walikota, hingga swasta, saya yakin akhir 2018 ini rasio akan berada di atas 5 persen,” kata Menteri dan UKM Puspayoga pada acara paparan 4 Tahun Kerja Pemerintahan Jokowi-JK dengan tema Kebudayaan dan Prestasi Bangsa, Rabu (24/10).

Baca juga :  Penyaluran Dana PEN Melalui LPDB-KUMKM Capai 58,2 Persen

Menteri Puspayoga yakin dan optimis tingkat rasio Indonesia tahun ini akan setara dan selevel dengan negara-negara tetangga seperti Singapura (7 persen), Malaysia (5 persen), dan Thailand (4 persen).

Sejumlah program dilakukan, yaitu Gerakan Nasional (GKN) dan Gerakan  Pengusaha (GMP). Lewat GMP dilaksanakan kerjasama dengan 59 Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Melalui dua gerakan ini, diberikan bagi 117.864 mahasiswa, sarjana, dan generasi muda serta kelompok masyarakat strategis lainnya. Selain itu memberikan fasilitasi modal bagi 9.687 pemula.

Sejalan dengan itu, Puspayoga menambahkan, mendukung penguatan agar berdaya saing, KUR menjadi salah satu prioritas untuk memudahkan UMKM mengakses kredit secara berkeadilan.

Dari target penyaluran KUR sebesar Rp123,6 triliun tahun 2018, per September 2018 sudah tersalurkan sebesar Rp100,1 triliun kepada 3.797.547 orang.

sebagai juga akan ditingkatkan jumlahnya, setelah Kospin Jasa (Pekalongan) dan Kopdit Obor Mas (NTT).

Baca juga :  AEPI Minta Pemerintah Transparan Soal Pencopotan Dirut-Wadirut Pertamina

“Ada satu lagi KSP asal Badung, Bali, yang juga telah siap menjadi bagi ratusan ribu anggotanya yang banyak bergerak di sektor usaha pariwisata,” kata Menkop.

Selain KUR, lanjut Menkop, pihaknya juga sudah berhasil mengakomodir keluhan pelaku KUMKM di seluruh Indonesia, dengan  penurunan PPh Final dari 1 persen menjadi 0,5 persen bagi pelaku dan yang memiliki bruto maksimal sebesar Rp 4,8 miliar per tahun.