Koperasi Mesti Jadi Backbone UMKM

JAKARTA, Indotimes.co.id – Koperasi seyogyanya menjadi backbone (tulang punggung) dari mikro (micro entterprise) yang jumlahnya mencapai puluhan juta pengusaha. Pasalnya, UMKM khususnya mikro, merupakan pengusaha yang rentan karena pembinaannya dilakukan secara individual.

“Mereka sangat rentan, kadang hasil jualannya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga modalnya habis, sehari buka besoknya libur. Ini yang harus diayomi dan diwadahi dalam bentuk koperasi, sehingga pembinaannya bisa dilakukan secara kelembagaan,” ujar pengamat koperasi Suroto dalam penyusunan bahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024 di Jakarta, Selasa (12/2).

Suroto yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio ekonomi Strategis (Akses) mengatakan, dari sisi , juga harus ada kebijakan yang mendorong perkembangan koperasi sebagai salah satu pelaku Indonesia.

“Kuncinya adalah keberpihakan, bagaimana mendorong regulasi yang sektoral supaya tidak mengunci perkembangan koperasi di tanah air, misalnya insentif fiskal,” ujarnya.

Baca juga :  Penerbitan Obligasi Koperasi Perlu Sinkronisasi Regulasi 

Ia memberi contoh bagaimana mengguritanya bisnis NTUC di Singapura yang kini menguasai 73 persen pasar di negeri singa itu, yang membuat raksasa ritel seperti Carrefour dan Gelael protes.

“Jawaban pemerintah Singapura gampang saja, kalau dua itu mau seperti NTUC maka diharuskan hukumnya berubah menjadi koperasi,” kata Suroto.

Kenapa NTUC di Singapura mendapatkan insentif fiskal yang membuatnya cepat berkembang? hal itu menurut Suroto karena NTUC sudah melaksanakan keadilan dengan melakukan redistribusi sehingga mendpaat insenti fiskal sebagai hak moralnya.

Faktor ketiga yang harus menjadi perhatian adalah, di era revolusi induri 4.0 saat ini, koperasi mau tak mau harus mengakselerasi diri mengikuti peerkembangan dan kebutuhan di era .

“Kenapa koperasi sekarang terkesan tidak updatable, hal itu antara lain karena habitat dan ekosistemnya tidak mendukung kesana,” ujar Suroto, yang juga Ketua Umum Kosakti itu.

Baca juga :  Mahasiswa Prodi MKN Univ Bengkulu Dapat Pembekalan Perkoperasian

Ekosistem Bisnis

Sementara itu, Rendy Saputra CEO Keke Busana mengatakan, arah kebijakan koperasi ke depan sebenarnya sederhana saja, yaitu mendorong koperasi berbasis sektor riil untuk bisa membangun ekosistem bisnis yang dimiliki bersama.

Misalnya petani banyak mengalami kesulitan dalam menjual padi, kalaupun laku seringkali tempat penggilingan padi harganya jatuh. Nah misalkan ada 100 petani kalau bersama -sama membangun rice milling, selanjutnya dengan yang lebih besar, maka akan lebih mudah memasarkannya baik keluar maupun untuk kebutuhan anggotanya sendiri.

“Petani kan banyak yang belum sampai ke tahap sana, disini perlu adanya edukasi bagaimana mengubah pola pikir petani agar bisa menciptakan sendiri ekosistem bisnisnya dengan cara melakukan industrialisasi yang dilakukan secara bersama-sama,” katanya.

Dimata Rendy, koperasi saat ini adalah ibarat sebuah puzzle yang hilang. Karena trend sekarang adalah banyak orang berkelompok misalkan 50 atau 100 orang kalau melakukan bisnis bersama.

Baca juga :  Kemenkop Dorong UMKM Mampu Akses Dana Perbankan

“Nah mereka bingung wadahnya itu apa, karena kalau secara sembunyi-sembunyi mereka bisa di katakan bisnis gelap, disinilah kebutuhan akan koperasi itu muncul. Kita perlu melakukan banyak edukasi kepada mereka maupun yang saya bilang tadi ke petani produsen bahwa koperasi adalah wadah usaha yang tepat untuk trend bisnis saat ini,” katanya.