Penanggulangan Bencana Bagi KUMKM Jadi Prioritas Kemenkop

MATARAM, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM akan terus berupaya agar penanggulangan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (KUMKM) menjadi perhatian khusus dalam kebijakan pembangunan ke depan, sehingga diharapkan pelaku KUMKM terdampak dapat kembali menjalankan usahanya.

Hal itu mengingat upaya penanggulangan KUMKM terdampak yang terjadi di Indonesia dirasakan belum dilakukan secara optimal. Hal seiring dengan banyaknya jumlah yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir.

“Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam menghadapi bencana,” ungkap Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kemenkop dan UKM Abdul Kadir Damanik dalam kegiatan Bimbingan Teknik Pembedayaan UMK, sekaligus Petuntuk Teknis Pemerintah di Mataram, NTB, Rabu (13/2).

Berbagai upaya dilakukan oleh Kemenkop dan UKM dalam upaya UMKM pascabencana. Diantaranya mengadakan program Pemerintah berupa pemberian modal usaha yang bersumber dari APBN Kemenkop dan UKM tahun 2019.

Baca juga :  Mahasiswa Asal Papua Didorong Jadi Wirausaha

modal usaha diberikan kepada pelaku UMKM terpilih sebagai modal kerja atau investasi, sehingga diharapkan dapat mengembangkan kembali usahanya atau setidaknya dapat membangkitkan kembali usaha mereka pascabencana.

Dalam tahap persiapan program Pemerintah, Kemenkop dan UKM menyelenggarakan kegiatan Bimtek sekaligus petunjuk teknis.

Bimtek diadakan dengan maksud agar KUMKM yang terdampak dapat berusaha kembali, memiliki motivasi yang kuat untuk bangkit pasca bencana dan memiliki pengetahuan manajemen pengelolaan usaha yang baik, sehingga selalu dapat bertahan dalam menghadapi tantangan termasuk akibat bencana.

“Bimtek merupakan kelanjutan dari komitmen yang telah dibangun oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabuapten/Kota di NTB tahun 2018, khususnya dengan Dinas yang membidangi pembinaan Koperasi dan UKM, begitu juga hal dengan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah,” papar Damanik.

Baca juga :  Kemenkop Gandeng BNI dan Perumnas Bangun Perumahan ASN

Sebelumnya Kemenkop dan UKM telah memfasilitasi restrukturusasi KUMKM terdampak dengan melibatkan lembaga keuangan (bank/non bank), Kementerian Perekonomian dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hingga 29 Januari 2019 data KUMKM yang terdampak di provinsi NTB mencapai 23.896 Unit UMKM dengan plafon sebesar Rp 1.740,6 triliun dan jumlah outstanding sebesar Rp 1.397,5 triliun yang bersumber dari 9 (Sembilan) perbankan dan 1 (satu) Lembaga keuangan.

Nilai restrukturisasi yang telah dilakukan adalah jumlah UMKM sebanyak 10.822 Unit dengan jumlah plafon sebesar Rp 998.1 miliar dan outstanding sebesar Rp 742.5 miliar.

Dalam rangka restrukturisasi telah diterbitkan kebijakan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terdampak termasuk di dalamnya Wilayah NTB.