Kemenkop Rumuskan Pola Kerja Sama Pembangunan Koperasi Berkelanjutan

CIREBON, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan UKM menekankan perlunya berkoperasi baik oleh pengurus, pengawas dan guna membangun koperasi secara terus menerus, sehingga pada akhirnya koperasi dapat tumbuh dan berkembang.

Bidang Kelembagaan dan UKM Luhur Pradjarto mengatakan, ada tiga pola berkoperasi. Pertama, bersama-sama untuk merumuskan visi dan misi yang hendak dicapai oleh koperasi.

“Kalau mengetahui dan paham akan misi dan tujuan koperasinnya, maka mereka akan dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota,” kata Luhur saat memberikan arahan peserta Bimbingan Teknis Advokasi Partisipasi oleh di Cirebon, Selasa (28/5).

Demikian juga, kata Luhur, pengurus dengan integritas yang dimilikinya, mereka akan mengelola koperasinya secara transparan, akuntabel, efisien dan efektif, sehingga pengawas akan dengan mudah mengawasi jalannya pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus.

Baca juga :  Mahasiswa Peserta GMP Terima Dana Bantuan Wirausaha Pemula

Kedua, bersama-sama mewujudkan melalui distribusi peran efektif. Dalam hal ini menurut dia, komitmen dari setiap individu pengurus, pengawas dan akan memberikan partisipasi aktif untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dirumuskan bersama.

Ketiga, bersama dalam melakukan auto koreksi untuk pencapaian tujuan. Pada tahap inilah lanjut Luhur, momen untuk menilik pencapaian tujuan yang hendak dicapai dalam berkopersi yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara efektif melalui Rapat Anggota.

Seperti diketahui, dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Rapat dilakukan minimal satu kali dalam setahun, dan inilah yang sering dilakukan oleh koperasi atau dengan kata lain Rapat Anggota Tahunan atas pelaksanaan kegaiatan yang dilakukan selama satu tahun dalam tahun sebelumnya.

Menurut Luhur, melalui RAT dapat dijaring informasi dan aspirasi dari dan selanjutnya pengurus merumuskan langkah-langkah kedepan untuk mewujudkan tujuan berkoperasi yang direalisasikan ke dalam kerja dan kegiatan.

Baca juga :  PLUT-KUMKM Cianjur Angkat Potensi Daerah ke Mancanegara

“Apabila ketiga hal tersebut dilakukan secara konsisten oleh pengurus, pengawas dan anggota, maka secara tidak langsung oleh akan berjalan efektif, dan RAT akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu oleh setiap koperasi, artinya dilaksanakan paling lambat 6 bulan setelah tutup tahun buku,” tegas Luhur.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Cirebon, Yati Rohayati mengapresiasi kepada dan UKM untuk memilih Kota Cirebon sebagai tempat pelaksanaan Bimtek Advokasi Partisipasi oleh Anggota.

Dia mengatakan, koperasi yang melaksanakan RAT tidak lebih dari 50 persen dari jumlah koperasi yang ada sebanyak 161 unit. Memang salah satu penyebab tidak terselenggaranya RAT karena lemahnya di internal koperasi.

Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pembinaan dan kepada koperasi melalui petugas penyuluh koperasi. Terkait dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM, Pemerintah Kota Cirebon juga menginisiasi untuk mewadahi para yang ada di masyarakat dalam wadah koperasi RW.

Baca juga :  Bank Muamalat dan BMM Salurkan Daging Kurban Kepada Warga TPST Bantargebang

“Namun, kami mengarahkan kepada yang akan berkoperasi, sebaiknya gabung dengan koperasi yang sudah ada. Hal ini untuk mengantisipasi kedepan, jangan sampai terdapat penambahan jumlah koperasi tetapi koperasinya tidak berkembang,” ujar Yati.