Kemenkop Gelar Bimtek Mitigasi Risiko Bencana Bagi KUMKM

PALANGKARAYA, Indotimes.co.id – Kementerian Koperasi dan memandang pentingnya KUMKM mengetahui secara teori dan sekaligus praktek bagaimana mitigasi resiko apabila terjadi bencana. Konsep ini juga efektif diterapkan untuk sebuah perusahaan.

“Artinya, semua usaha harus mengantisipasi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,” kata Asisten Deputi Perlindungan Usaha Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Sutarmo dalam keterangannya yang diterima di , Jumat (19/7) usai membuka acara Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di Wilayah Bencana, di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Di acara Bimtek yang diikuti 40 orang di bidang makanan, minuman dan kerajinan, Sutarmo menambahkan, tujuan dari Bimtek adalah memberikan pembekalan bagaimana mitigasi risiko usaha akibat dampak bencana.

“Dengan adanya bencana alam dapat mempengaruhi usaha dari para dan kecil. Kami terus berupaya, agar usaha mikro dan kecil dapat mempertahankan usahanya, baik itu sebelum bencana (pra bencana) dan setelah bencana (pasca bencana),” ujar Sutarmo.

Baca juga :  PLN Mobile Permudah Jangkauan Layanan

Sutarmo mengakui upaya untuk mempertahankan usaha bagi UMK apabila terjadi bencana yang terjadi di Indonesia, belum optimal. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah bencana yang terjadi dan jumlah KUMKM yang terkena bencana dalam beberapa tahun terakhir.

“Di samping itu, lemahnya ketahanan bisnis koperasi dan dalam menghadapi bencana,” ungkap Sutarmo.

Untuk itu, lanjut Sutarmo, ke depan Kemenkop dan UKM akan terus berupaya untuk mengurangi resiko usaha agar dampak bencana bagi KUMKM dapat diminimalisir. Diantaranya, dengan terus menyelenggarkan kegiatan Bimbingan Teknis Ketahanan Usaha KUMKM di wilayah bencana.

Kegiatan Bimtek ini menghadirkan tiga orang narasumber. Yaitu, Petrasa Wacana dari Oxfam Indonesia yang menyampaikan materi dengan judul ”Membangun Ketangguhan UMKM Melalui Rencana Keberlanjutan Usaha”, Ratna Samila Sari dari Kursus Boga Multi Karya dengan judul ”UMKM Harus ”, dan Asisten Deputi Perlindungan Usaha dengan judul materi “ Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)”.

Baca juga :  Pimpin LPDB, Supomo Ingin Lembaganya Ramah Bagi KUMKM

Selain itu, Sutarmo juga menekankan pentingnya perizinan, karena dengan mempunyai izin usaha, pelaku KUMKM menjadi legal dan sah secara hukum. Pengurusan IUMK melalui , bagi usaha mikro dan kecil dapat khusus, tanpa komitmen. Begitu muncul Berusaha, sekaligus format Izin Usaha Mikro dan Kecil kecuali untuk usaha menengah.

“Jadi, itu bisa menaikkan status yang semula ilegal menjadi legal, yang pada akhirnya KUMKM dapat meningkatkan kapasitas melalui dan kerjasama dengan pihak lain,” kata Sutarmo.