Penolakan Koreksi Harga Jual Gas Non Subsidi, Dilema BUMN Energi Negeri Ini

Indotimes.co.id – Kabar adanya anggota Kamar Dagang Indonesia, Kadin, mengancam tak akan bayar gas jika PGN naikan harga jual industri, bukanlah hal yang aneh sejak “orde” reformasi lahir di negeri ini.

Di alam Reformasi, seakan dinilai sebagai usaha yang wajib jual murah jasa dan produknya, baik untuk masyarakat juga termasuk ke pengusaha.  Predikat seakan dinilai sebagai Badan Usaha Milik Negara yang wajib jual jasa dan -nya dengan “harga subsidi”.

Persoalan harga jual industri antara Kadin vs PGN , yang terkait pula dengan “ancaman” yang bisa menarik kegerahan “penguasa” , bisa jadi ini pertanda bahwa keberadaan BUMN sangat dilematis.

Disatu sisi , BUMN adalah sebuah usaha yang terikat dengan UURI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas yang wajib mengejar keuntungan. Di sisi lain tubuhnya diikat dengan UURI nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang ditafsirkan banyak pihak “wajib” membantu pelaku lain yang mirisnyanya pula ditafsirkan “tak wajib “ mengejar laba.

Baca juga :  BRSPDF “Wirajaya” Di Makassar Rancang Kursi Roda Elektrik

Zaman now, landasan hukum yang abu abu kerap “diakali” dengan logika berfikir yang terkesan mengada-ada dan dipaksakan .
Logika berfikir sehat, nyaris selalu dikesampingkan ketika untuk maksud dan kepentingan tertentu.

Dengan alasan inflasi atau demi kepentingan orang banyak, maka pengusaha pelaku negeri ini bisa berkilah bahwa subsidi. Misalnya, digunakan untuk setiap jenis dan kepentingan bisnis apapun.
Atau pula harga industri yang pada dasarnya adalah gas non subsidi, disuarakan, “dipaksakan”, tak boleh dikoreksi naik, padahal ini jelas produk umum yang harganya tak diatur pemerintah.

Tak lagi guna logika bahwa BUMN lahir karena UU PT Nomor 40 tahun 2007 tapi Pasal abu abu pada UU BUMN lebih ditekankan.

Pada kenyataan lain, harga jasa dan produk yang dihasilkan usaha swasta, sepenuhnya diatur oleh mereka. Publik nyaris tak bisa berbuat banyak atas hal ini .

Baca juga :  PLUT Diharapkan Jadi Rumah Besar bagi KUMKM

Lihat saja harga air mineral kemasan misalnya atau harga tekstil dan juga tarif angkutan barang oleh truk truk yang -nya juga gunakan bbm subsidi. Harga barang atau jasa milik kaum pengusaha swasta itu bisa bebas melenggang, berjalan bebas mengikuti mekanisme tanpa perlu kuatir dengan yang namanya inflasi atau daya beli sekalipun.

Tak ada logika berfikir sehat yang digunakan pihak swasta dalam menyikapi harga pasar , harga non subsidi.

Mereka sangat paham bahwa BUMN bisa ditekan paksa lewat berbagai cara yang bisa membuat tak berdaya dan harus menelan pil pahit tak mampu meraih laba lebih sebagaimana yang bisa mereka lakukan. BUMN bisa jadi tumbal bagi kepentingan pihak lain itu.

Keanehan lain terjadi pula pada sikap elit pemerintah dan elit politik di negeri ini , jika kelompok tertentu itu bersuara keras dengan “mengancam” untuk melakukan suatu sikap yang bisa bikin pusing kepala petinggi negeri ini, maka BUMN yang ingin menyesuaikan harga non subsidinya bisa “ditegor keras” dan ini bisa membuat BUMN hanya bisa menghela nafas panjang, menahan kekesalan tertahan dalam dada yang akhirnya semua itu lengkaplah sudah sebagai dilema yang dihadapi BUMN negeri ini.

Baca juga :  TaniHub dan Akulaku Akan Hubungkan Produk UMKM ke Pasar Global

Oleh: Sofyano Zakaria (Direktur PUSKEPI)