Pengawas Koperasi Harus Jaga Kualitas Koperasi

JAKARTA, Indotimes.co.id – Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM menekankan jabatan fungsional Koperasi di jajaran diharapkan mampu menjaga dan meningkatkan kualitas koperasi, sejalan dengan program Koperasi.

“Jabatan fungsional Koperasi yang memegang peranan apakah sebuah koperasi itu sehat, kredibel, atau layak dipercaya masyarakat,” kata Prof Rully pada acara sosialisasi Pengawas Koperasi di Jakarta, Selasa (1/10).

Oleh karena itu, lanjut Prof Rully, seseorang pada tersebut harus memiliki standar kompetensi yang khusus sebagai Koperasi. “Hal itu juga berlaku bagi daerah yang akan memiliki jabatan tersebut. Bagaimana daerah bisa mengawasi koperasi, bila dia baru satu atau dua bulan menduduki atau memasuki Dinas Koperasi dan UKM,” kata Prof Rully.

Prof Rully juga mengapresiasi Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah membantu dan mendampingi terbentuknya jabatan fungsional Koperasi melalui Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengawas Koperasi. “Demikian juga dengan Kementerian Sekretaris Negara yang kami harapkan terutama dalam mendukung administrasi aparatur yang nantinya akan masuk ke dalam jenjang jabatan ini,” papar Prof Rully.

Baca juga :  Telkomsel Perkuat Ekosistem 4G LTE Melalui Gelaran PRI

Prof Rully mengatakan, target jangka pendek adalah melakukan pengangkatan dalam jabatan fungsional tersebut melalui penyesuaian (inpassing) yang hanya dibatasi selama dua tahun yang akan berakhir pada 2 Oktober 2020.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Suparno menambahkan, hadirnya jabatan fungsional Koperasi memang penting untuk diperjuangkan. Pasalnya, total jumlah koperasi di Indonesia sebesar 200 ribu unit, dengan 138 ribu unit diantaranya berkategori aktif.

“Oleh karena itu, saya berharap jabatan fungsional itu tidak hanya ada di pusat saja, melainkan juga di daerah. Dari mulai tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,” kata Suparno.

Suparno mengakui, kebutuhan personil untuk jabatan fungsional Koperasi memang tidak sedikit. Dalam hitungan ideal, setiap kabupaten/kota minimal harus memiliki minimal lima orang Pangawas Koperasi, sedangkan untuk tingkat provinsi minimal tujuh orang. “Kita sudah pernah memetakan bahwa kebutuhan untuk mengisi jabatan tersebut di pusat dan daerah sebanyak 2.161 orang,” ujar Suparno.

Baca juga :  Kuartal III-2018, LPDB-KUMKM Targetkan 50 Persen Dana Bergulir Tersalurkan

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan KemenPAN-RB Aba Subagya mengatakan, filosofi jabatan fungsional itu sejatinya untuk lebih memperkuat kelembagaan, dan juga memperkuat tugas serta fungsi sebuah lembaga. “Dalam hal Koperasi, bisa mengatur sendiri sesuai dengan persyaratan dan kompetensi yang dibutuhkan,” ujar Aba.

Bahkan, kata Aba, ke depan sosok yang akan mengisi jabatan-jabatan strategis akan berbasis dari jabatan fungsional. “Berkarir di jabatan struktural itu jumlahnya terbatas. Namun, berkarir di jabatan fungsional akan terus berkembang. Bahkan, nantinya mereka bisa mengisi jabatan struktural karena tingkat kematangannya sudah tinggi di lapangan,” kata Aba.

Aba pun berharap jangan ada keraguan lagi untuk mengisi jabatan fungsional Koperasi, karena memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir dengan jabatan struktural. “Biro Kepegawaian harus bisa menginventarisir siapa-siapa saja yang layak sesuai kriteria sebagai Pengawas Koperasi. Menurut saya, jabatan bergengsi,” kata Aba.

Baca juga :  Kemenkop Dukung Kopdit Membentuk Holding Usaha

Terkait kompetensi, Aba menyebutkan, ada tiga kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk mengisi posisi sebagai Koperasi. Diantaranya, kompetensi teknis sebagai Pengawas Koperasi, kompetensi manajerial, hingga kompetensi sosio kultural. “Bisa juga, untuk mencapai kompetensi itu dilakukan melalui Diklat-Diklat, hingga tercapai kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan,” ujar Aba.