JAKARTA, Indotimes.co.id – Pemerintah fokus implementasikan seluruh kebijakan sosial dan pemulihan ekonomi. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, pihaknya sudah koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai bagaimana bank pelaksana yang akan menjadi saluran untuk subsidi kredit dan pinjaman baru bisa berjalan.

“Jadi seharusnya tidak ada lagi keluhan-keluhan dari para pelaku UMKM bahwa bank menolak, bank masih tetap menagih cicilan, dan sebagainya”, kata Teten pada acara Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) via Webinar, Senin (8/6).

Terkait hal ini, pihaknya berharap Japnas bisa ikut melakukan monitoring dan evaluasi, supaya kebijakan pemerintah tersebut betul-betul dijalankan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya, termasuk BPR/BPRS dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang akan menerima dana stimulus ekonomi.

“Ke depan, ketika kita sudah melawati fase pemulihan ekonomi Covid-19, kita harus betul-betul mendesain ulang pembangunan UMKM kita,” ujar Teten.

Dia mengakui, pihaknya mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data UMKM yang terkonsolidasi karena UMKM diurus oleh 18 kementerian/lembaga, pusat dan daerah. “Sehingga agak berat untuk mencari base line data,” ujarnya.

Namun, data UMKM yang sudah terhubung dengan lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya itu telah mencapai 60,66 juta pelaku usaha. “Data ini belum terkonsolidasi; kemungkinan ada overlap, di mana satu pelaku usaha bisa saja meminjam dari berbagai jalur pembiayaan yang menjadi basis pendataan,” kata Teten.

Pihaknya juga meyakini, jika dikonfirmasi dengan angka statistik pelaku usaha yang telah mencapai sekitar 63 juta, data UMKM sudah hampir mendekati. “Memang diasumsikan ada 20 juta pelaku UMKM yang selama ini belum pernah pinjam uang ke perbankan maupun lembaga pembiayaan lain,” ungkapnya.

Meski begitu, Teten mengaku pihaknya akan tetap merangsang mereka untuk masuk melakukan pinjaman lewat lembaga pembiayaan. Teten menginginkan ada pembangunan database atau big data mengenai UMKM ke depan, dengan tujuan memudahkan KemenkopUKM membuat kebijakan.

“Kita juga perlu memikirkan strategi pemulihan ekonomi pasca Covid-19 ini. Bagaimana bisa melahirkan koperasi sebagai kekuatan ekonomi, bagaimana memperkuat UMKM agar bisa menguasai pasar, baik di dalam negeri maupun ekspor,” katanya.