JAKARTA, Indotimes.co.id – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mendukung Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan sebagai upaya edukasi kepada masyarakat bahwa kesiapan pasangan calon suami dan istri menjadi aspek paling penting sebelum melangsungkan pernikahan.

“Gerakan pendewasaan usia perkawinan harus dapat memberikan advokasi kepada masyarakat, bahwa usia perkawinan jangan hanya dilihat dari sisi ‘boleh’-nya saja, tetapi yang paling penting adalah mengedepankan tujuan perkawinan yang harus memberikan maslahat,” kata Wapres Ma’ruf Amin dalam Seminar Nasional dan Deklarasi Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan untuk Peningkatan Kualitas SDM Indonesia secara daring di Jakarta, Kamis (18/3).

Menurut Wapres, maslahat untuk dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsa. Untuk itu membangun kemampuan seperti sabda Raslulah SAW menjadi sangat penting.

Masih kata Ma’ruf Amin, kurangnya kematangan dalam memahami tujuan perkawinan akan menimbulkan dampak negatif bagi seseorang.

Selain itu, kurangnya kemampuan, berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ancaman kesehatan reproduksi, keselamatan persalinan, menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Baca juga :  Nanang Kurniawan: Pendidikan dan Kesehatan Masih Dominasi Aspirasi Masyarakat Tangerang

Adapun dampak lainnya adalah anak-anak yang akan mengalami stunting karena nutrisinya tak terpenuhi hingga anak-anak yang tidak cukup pendidikannya sehingga menciptakan generasi yang lemah.

Wapres menegaskan, perintah menikah merupakan implementasi salah satu maqashid syariah, yaitu untuk menjaga keturunan.

Dengan demikian, bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan harus memahami petunjuk agama dan negara serta memiliki bekal pengetahuan yang memadai.

Hal tersebut bertujuan agar pernikahannya sesuai syariah dan memiliki kesiapan lebih baik untuk memiliki keturunan serta rumah tangga yang sejahtera.

“Oleh karena itu, hal yang paling utama disiapkan sebelum perkawinan ialah kematangan kedua calon mempelai, khususnya kematangan mental terkait dengan pengetahuan dan kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami/istri untuk melaksanakan perkawinan dan hidup bersama membina sebuah keluarga,” kata Wapres, seraya menambahkan, tak hanya kesiapan fisik, kematangan mental juga penting.

Baca juga :  Kasus Sumantra, Jaksa Harus Segera Eksekusi Putusan

Seminar dan deklarasi nasional ini melibatkan sejumlah pembicara dari kalangan terkemuka, termasuk Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

Seminar dan deklarasi nasional ini digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Majelis Ulama Indoesia (MUI).

Bertindak sebagai penanggung jawab acara adalah Prof.Dr.Hj.Aminy Lubis, Lc.MA, sementara Dr.Hj.Siti Ma’rifah, MM, MH, sebagai ketua steering-committee.

Pembicara lainnya, antara lain, Ketua Umum MUI KH.Miftachul Akhyar, Prof.Dr.Muhajir Effendi, Menteri Koordinator PMK, Menteri Agama Yaqut Cholis Qoumas.

Paa acara itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Majelis Ulama Indonesia menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan dan melindungi anak.

Penandatangan MoU dilakukan antara Menteri PPPA dan Ketum MUI. Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Puspayoga, SE, M.Si,  mengatakan, kerja sama ini dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan anak, salah satunya dari praktik perkawinan

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyelamatan anak bangsa yang terjebak dan terabaikan dalam perlindungan anak, salah satunya terkait praktek perkawinan anak yang saat ini sangat memprihatinkan,” ujar Bintang.

Baca juga :  Ratusan Notaris dan PPAT DKI Jakarta Gelar Aksi di PN Jaksel

Bintang mengatakan penandatanganan nota kesepahaman juga merupakan salah satu ikhtiar seluruh komponen bangsa dalam mencegah perkawinan anak.

Terutama sebagai bagian dari mengimplementasikan syariat Islam dalam mewujudkan kemashlahatan umat, masyarakat, bangsa dan negara.

“Sungguh merupakan kebanggaan serta apresiasi setinggi-tingginya atas sinergi bersama MUI dalam memperjuangkan anak-anak kita sebagai aset bangsa sebesar 84,4 juta atau sepertiga dari total penduduk Indonesia agar mereka terpenuhi hak-haknya dan terlindungi,” tandas Bintang.

Bintang pun meyakini bahwa kegiatan penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan kegiatan awal yang berkesinambungan dalam menguatkan peran-peran strategis MUI.

Salah satunya untuk mendukung terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) tahun 2030 dan Generasi Emas tahun 2045, yang antara lain ditandai dengan tidak adanya lagi praktik perkawinan anak.