Berdayakan KUKM, DPR Siap Perjuangkan Tambahan Anggaran

JAKARTA, Indotimes.co.id – Komisi VI DPR siap memperjuangkan tambahan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM untuk 2017.

Mengingat turunnya anggaran tahun ini dibanding 2016 akan mempengaruhi pencapaian sejumlah program strategis kementerian.

Meski demikian DPR minta Kemenkop dan UKM meningkatkan kinerjanya, khususnya dijajaran unit kerja/kedeputian.

“Selain itu, Kemenkop dan UKM diminta meningkatkaan koordinasi dengan Komisi VI DPR khususnya terhadap pelaksanaan program Kementerian agar pelaksanananya bisa lebih dipantau dan dirasakan para pengusaha kecil dan koperasi di daerah,” ujar Pimpinan Komisi VI DPR Teguh Juwarno di Jakarta Rabu (15/2).

Menurut dia, Komisi VI DPR juga mengapresiasi pencapaian serapan anggaran Kemenkop dan UKM paada 2018 yang mencapai  94,08 persen maupun alokasi anggaran 2017 berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.

“Kami juga melihat perlu adanya tambahan anggaran Kemenkop dan UKM pada 2017 ini mengingat target priroritas yang kami nilai banyak yang strategis, namun koordinasi harus lebih ditingkatkan, karena banyak program yangkami di DPR tiak tahu, padahal kami banyak temuan di lapangan,” katanya.

Baca juga :  Kemenkop UKM Ajak Generasi Milineal Ikuti Program Wirausaha Pemula

Teguh mengaku memberikan apresiasi tinggi ketika mendapat informasi dari Kemenkop dan UKM, akan ada warung tegal yang siap membuka cabang di Malaysia.

“Kalau nasi padang di luar negeri itu banyak kita temui, namun kalau wartegbuka cabang di luar negeri, ini akan mengangkat gengsi warteg,” ujar Teguh yang berasal dari Dapil Tegal dan Brebes ini.

Namun Teguh juga meminta perhatian Kemenkop dan UKM terhadap UKM  yang kesulitan mendapatkan akses perbankan maupun mengalami kesulitan dalam operasionalnya.

“Misalnya di Tegal, itu ada sentra usaha besi, namun nasib mereka memprihatinkan, untuk mencari bahan baku saja susah, tolong Kemenkop dan UKM memperhatikan ini,” katanya.

Kemudahan Ekspor

Menanggapi masukan dari DPR, Menkop dan UKM Puspayoga siap meningkatkan kinerja Kementerian sekalius meningkatkan koordinasi dengan DPR sebagai mitra kerja.

Misalnya soal usaha besi di Tegal yang kesulitan bahan baku, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan Kemenperin, Kemendag dan Kemenkop sudah meluncurkan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang dilaunching langsung oleh Presiden Jokowi dua minggu lalu di Boyolali.

Baca juga :  Kemenkop Apresiasi Penyelenggaraan JPMI International Exhibition 2017

“Dengan KITE maka UKM bisa mengimpor bahan baku baja dari Bulgaria dengan PPN dan BM nol persen. Dengan demikian biaya produksi akan jauh lebih murah dan produk yang dihasilkan memiliki daya saing tinggi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menkop Puspayoga mengatakan, meski anggaran 2017 berkurang namun Kemenkop dan UKM  akan tetap berupaya maksimal mencapai target-target 2017.

Alokasi anggaran Kemenkop dan UKM di 2017 turun menjadi Rp 917,2 miliar dibanding 2016.yang Rp 1,018 triliun.
Pengurangan anggaran itu memang mempengaruhi target target prioritas kegiatan Kemenkop yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan RPJMN 2015-2019.

Contohnya, dalam RKP 2017 pembangunan pasar tradisional sebanyak 255 unit, namum hanya teralokasi sebanyak 51 unit. Lalu pembukaan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) yang targetnya di 2017 sebanyak 50.unit hanya teralokasi 2 unit. Selanjutnya, fasilitasi akta notaris dari target RKP2017 sebanyak 5.000 akta namun teralokasi hanya 1.000 akta.

Baca juga :  Kemenkop Siapkan Asesor Kompeten Pendamping UMKM

Terkait alokasi angggaran 2017 yang Rp 971,2 miliar.itu dimana di dalamnya termasuk anggaran Dekopin sebesar Rp 17,7 miliar, Menkop menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan menfokuskan dana itu untuk kegiatan/program strategis kementerian diantaranya penataan data melalui sertifikasi Nomor Induk Koperasi (NIK),  fasilitas pembuatan akta notaris bagi usaha mikro, start up capital untuk wirausaha.

Selanjutnya, pendampingan Kredit Usaha Kecil (KUR), revitalisasi pasar tradisional, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk KUMKM, fasilitas Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan pelatihan kewirausahaan. (chr)