JAKARTA, Indotimes.co.id – Bukan lagi desas desus, di Kementerian Desan Pembangunan Daerah, Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) ada yang bisa atur-atur jabatan strategis. Menariknya ini tidak dilakukan oleh Menteri atau wakil Menteri, melainkan diduga diaktori oleh staff khusus.  Pertanyaanya sebegitu strategisnya kah posisi staff khusus sehingga bisa punya kuasa memindahkan jabatan seseorang asal ada uang?

Demikian ditegaskan Koordinator Aksi Komunitas Cinta Bangsa, Ainur Ridha, dalam aksi di gedung KPK, Kamis (23/9/2021).

Menurutnya, pada April 2021 kabar ini mulai mencuat ke permukaan dan sempat menghebohkan, ketika salah satu majalah nasional melaukan investigasi terkait kabar miring seorang staff khusus yang melangkahi wewenangnya. Usut punya usut ternyata dicurigai benar adanya, ada eselon I dan Eselon II yang membenarkan adanya dengan membayar 500-3 miliar untuk jabatan strategis di kementerian itu.

Baca juga :  Menristek: Teaching Industri, Pengembangan Industri Pembibitan Sapi Lokal Berbasis Iptek

“Sungguh tidak bisa dibenarkan perilaku jual beli jabatan, apalagi meninggalkan kompetensi dan kapabilitas seorang dalam mengemban dan menjalankan amanat, kami menyebut perilaku buruk ini adalah benih dari lahirnya korupsi-korupsi yang berkepanjangan dan tidak berkesudahan, karena logikanya gaji mereka tidak akan menutupi biaya jual beli jabatan dimaksud, sehingga dari mana mereka akan mendapatkan biaya penutup kalau bukan potong-potong komisi dari agenda/program yang harusnya optimal dikerjakan malah menjadi bancakan pengembalian modal-setoran. Miris dan sadis,” katanya.

Ia menjelaskan, Komunitas Cinta Bangsa tergerak untuk bersuara lantang menyampaikan meminta dan memohonan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas jual beli jabatan di Kemendesa. Kami menunggu ketangkasan dan kehebatan KPK memberangus para oknum yang bercokol di Kemendesa. Operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Probolinggo, Kalimantan Selatan dan teranyar Kolaka Timur membangkitkan kembali semangat dan kebanggan masyarakat Indonesia pada lembaga anti rasuah di Republik ini. Komunitas Cinta Bangsa bersepaham bahwa korupsi adalah penyakit bangsa yang harus dilawan hingga ke akar-akarnya apapun motifnya, sebab pembiaran tindakan yang memancing perilaku korup akan menjadi refrensi bagi mereka para oknum bahwa tindakan mereka (masih merasa) benar.

Baca juga :  Anang Iskandar Tekankan Soliditas dan Persaudaran Polri

“Tidak hanya kami Komunitas Cinta Bangsa yang gelisah apabila aktor jual beli jabatan di instansi Kementerian/Lembaga tidak kunjung diusut dan ditangkap, mereka para abdi negara/pengawai negeri juga was-was dan tidak fokus maksimal dalam bekerja, mereka merasa akan dilihat sebelah mata jika tidak menuruti kemauan oknum yang bertindak super power bisa mengatur jabatan lintas eselon. Sehingga akibatnya prestasi pun tidak lagi menjadi impian, yang penting mereka sanggup setoran untuk jabatan yang mereka impikan,” ujarnya. (ANP)