PLN Tingkatkan Komponen Dalam Negeri dalam Proyek 35.000 MW

JAKARTA, Indotimes.co.id – PT PLN (Persero) mendorong peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dalam proyek-proyek pembangkit listrik swasta atau independent power producer (IPP), khususnya dalam program 35.000 megawatt (MW).

“Caranya, PLN mensyaratkan penggunaan komponen pembangkitan dan Balance of Plant (BOP) yang difabrikasi dan dirakit oleh BUMN strategis dan pabrikan dalam negeri secara maksimal,” kata Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santoso dalam keterangan pers saat Workshop Optimalisasi Kemampuan Dalam Negeri Untuk Mendukung Kebijakan Peningkatan TKDN Dalam Pengembangan Proyek IPP di Indonesia, di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Saat ini, kata dia, PLN sudah menetapkan 6 proyek IPP supaya menggunakan boiler produksi dalam negeri. “Kita sudah canangkan untuk 6 IPP, boilernya dari dalam negeri. Kita sudah tahu banyak komponen yang sudah bisa dibuat di dalam negeri”, ujar Iwan.

Proyek-proyek IPP tersebut yaitu PLTU Bangka berkapasitas 2×100 MW, PLTU Kalselteng 3 berkapasitas 2×100 MW, PLTU Kaltim 3 berkapasitas 1×200 MW, PLTU Kaltim 6 berkapasitas 1×200 MW, PLTU Kalbar 2 berkapasitas 1×200 MW, PLTG/MG Peaker Jawa Bali 4 dan akan menyusul beberapa proyek IPP lainnya.

Baca juga :  Blanja.com Jadi Platform e-Commerce Mitra Binaan BUMN

Dia mengatakan, PLN telah memulai proses pengadaan beberapa proyek IPP tersebut dan telah meluluskan para peserta lelang dalam tahap pra kualifikasi (pre-qualification/PQ).

Selain itu, Iwan menjelaskan, kompleksitas dan teknologi tinggi dalam pembangunan sebuah pembangkit listrik. Contohnya banyaknya komponen yang harus dibuat untuk PLTU sehingga PLN tidak bisa berdiri sendiri dalam peningkatan TKDN.

Untuk itu, perlunya dukungan terutama dari pengembangnya sendiri karena nanti yang akan bertanggung jawab membangun, mengelola, mengoperasikan kemudian dari sisi bisnisnya. Sedangkan dari sisi pemerintah ada BBPT, ada Kementerian Perindustrian, ada kementerian lain.

“Sebagai gambaran untuk pembangkit listrik yang sangat besar, PLTU 1.000 MW Super Ultracritical, kita baru mampu. Ini diluar pekerjaan sipil, maksimum 15 persen TKDN. Negonya sudah sangat susah. Jadi tolong kalau ada pabriknya di dalam negeri, gunakan dalam negeri,” katanya. (Ram)