Dana Pemerintah Terbatas, Swasta Harus Dimuluskan Bangun Infrastruktur
Diskusi "ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum" di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (8/11/2016).

JAKARTA, Indotimes.co.id – Peran swasta dalam merealisasikan pembangunan proyek infrastruktur sangat besar. Ini mengingat, dari total investasi yang dibutuhkan sebesar Rp 5.500 trilliun, kesiapan dana pemerintah hanya Rp 1.500 triliun. Sisanya, dibiayai dari investor swasta murni maupun kerja sama pemerintah-swasta (public private partnership/PPP).

“Supaya kemitraan pemerintah dengan swasta bisa menjadi motor penggerak yang bekerja optimal, pemerintah harus memuluskan jalan swasta untuk membantu pembangunan,” kata President Director Cirebon Power Heru Dewanto, dalam diskusi “ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum” di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa malam (8/11/2016).

Menurut dia, swasta mendorong agar pemerintah memperjelas peran masing-masing pihak. “Siapa yang berperan sebagai regulator dan siapa yang sebagai operator,” ujar dia.

Heru mengatakan, pemerintah dan swasta memiliki fokus kajian dan kepentingan masing-masing. Pemerintah seharusnya mengedepankan kepentingan ekonomi dari perspektif rakyat. “Bagaimana rasio elektrifikasi bisa memenuhi kebutuhan rakyat, bagaimana lapangan kerja bisa tercipta, bagaimana kesejahteraan rakyat bisa lebih baik, dan bagaimana peningkatan kapasitas industri dapat dilakukan,” kata Heru.

Baca juga :  Holding BUMN Energi Khianati Cita-Cita Pendiri Bangsa

Sementara swasta memiliki tujuan bisnis. Hal itu tidak semata-mata mencari keuntungan, namun bagaimana proses bisnis tersebut membuat Indonesia lebih baik. “Penciptaan lapangan kerja, perbaikan kapasitas dan kompetensi, serta mengembangkan inovasi untuk mendukung tujuan kesejahteraan ini,” ujar Heru.

Selain kemitraan pemerintah-swasta, Heru menambahkan, hal lain yang perlu diperhatikan bagaimana kemitraan terjalin antar anggota konsorsium, termasuk di sektor ketenagalistrikan.

“Ada lima kapabilitas yang harus dimiliki masing masing anggota konsorsium sektor ketenagalistrikan sehingga bisa saling melengkapi yakni kemampuan operasional, pendanaan, pengelolaan bahan bakar, pengelolaan pemangku kepentingan dan terakhir kemampuan penguasaan teknologi,” katanya.

Selanjutnya, kata Heru, kemitraan harus dibangun antara pengembang, perbankan, kontraktor dan industri dalam sinergi bersama. Semua skema kemitraan ini harus memenuhi satu tujuan yakni bagaimana pembangunan bisa membuat Indonesia lebih baik.

“Jangan sampai, pasca 35 GW tidak ada satu pun pemain lokal yang menonjol, apakah itu IPP (Independent Power Producer), EPC (engineering, procurement, and construction) atau insinyur-insinyur handal bangsa ini untuk meneruskan pembangunan ke depan,” kata Heru. (chr)