Cegah Pencucian Uang, SKK Migas Gandeng PPATK

, Indotimes.co.id – SKK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/)  tentang kerja sama dalam rangka pencegahan tindak pidana di lingkungan kegiatan hulu migas. 

“Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menetapkan upaya atau langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dapat terjadi di lingkungan kegiatan usaha hulu migas,” ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi Wisnu Prabawa Taher di Jakarta, Minggu (9/7/2017).

Nota kesepahaman itu ditandatangani langsung oleh Kepala SKK Migas dan Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badaruddin di kantor PPATK di Jakarta, Kamis (6/7).

Ruang lingkup kerja sama SKK Migas dan PPATK yang tercakup dalam MoU ini adalah dalam bentuk pertukaran informasi, sosialisasi, dan ,  penelitian atau , dan/atau penugasan pegawai, serta pengembangan teknologi informasi.

Baca juga :  Daerah Diminta Usulkan Koperasi Tak Aktif Agar Dibekukan

“Ini adalah langkah strategis yg sangat bagus sebagai bentuk komitmen SKK Migas dalam mengedepankan transparansi pada pengelolaan kegiatan hulu migas,”  ujar Wisnu.

Dia mengatakan, nota kesepahaman tersebut ditandatangani karena SKK Migas memahami sepenuhnya bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan upaya semua pihak baik dari sektor keuangan, penegak hukum, pemerintah, maupun masyarakat,” ujar Wisnu.

Dia menambahkan, kontribusi SKK Migas dalam usaha ini terbatas pada SKK Migas sebagai dan pengendali kegiatan usaha hulu migas.

Selain dengan PPATK, SKK Migas juga sudah menandatangani sejumlah nota kesepahaman dengan TNI, Polri, Lembaga Negara, Perguruan Tinggi dan organisasi profesi. Semua MoU ini ditandatangani untuk memfasilitasi supaya SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien.

Baca juga :  Berdayakan Usaha Mikro, Kemenkop Targetkan 1.000 Akta Perdirian Koperasi

“Jika kita dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien,  bagi hasil dari kegiatan hulu migas yang diterima semua pihak, baik negara mapun kontraktor, tentu akan lebih baik,” ujar Wisnu. (chr)