Kemenkop UKM Lakukan Terobosan Anggaran

LOMBOK, Indotimes.co.id – Deputi dan Pemasaran Koperasi dan UKM, I Wayan Dipta menegaskan koperasi dan UKM tidak bisa lagi dimanjakan dengan -bantuan sosial (Bansos).

Saat ini bantuan pemerintah lebih diarahkan pada peningkatan kompetensi dan daya saing koperasi dan UKM.

Kementerian Koperasi dan UKM sangat terbatas tapi tidak membuat kami berhenti untuk memberdayakan koperasi dan UKM, untuk itu harus melakukan terobosan. Tidak lagi zamannya pembangunan koperasi dan UKM lewat bansos.  Saat ini yang lebih penting adalah penguatan dari sisi manajemen, SDM, kelembagaan, standarisasi  produk,” kata Wayan  saat membuka Sinergitas Aparatur dalam Rangka Penerapan Standarisasi dan Sertifikasi, Lombok Barat,  Nusa Tenggara Barat (),  Senin (7/8/2017).

Dia menjelaskan, pihaknya memiliki sejumlah program penguatan koperasi dan UKM seperti standarisasi dan sertifikasi hak cipta, dan halal.

Baca juga :  Harga Minyak Turun, SKK Migas Lakukan Langkah Antisipatif

Wayan meminta agar UKM dapat mendaftarkan usahanya ke Kemenkop UKM untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Targetnya produk UKM memenuhi standar pasar dan produk UKM juga terlindungi hak ciptanya.

Di samping itu, ada fasilitasi terhadap pengembangan koperasi serta mendukung UKM melalui di luar negeri.   Bantuan dalam bentuk sarana dan prasarana dilakukan sangat selektif.

Semua bantuan tersebut tetap dipantau dan dievaluasi sehingga diketahui dampak program bagi koperasi dan UKM. Program itu harus berdampak terhadap  peningkatan jumlah dan kualitas produksi, peningkatan pemasaran, perbaikan SDM dan manajemen.

Wayan menyebutkan salah satu bantuan yang dampaknya sangat besar antara lain pada pengembangan koperasi wisata.

“Salah satu, Koperasi   Laut Karya Bahari di Lombok Utara dari satu unit kapal bantuan dari Kemenkop kini sudah menjadi lima unit kapal,” kata Wayan.

Baca juga :  Salurkan Dana Bergulir, LPDB Implementasikan Paradigma Baru

Sejumlah koperasi di Desa Wisata mendapat bantuan penguatan dan pendampingan terdapat di Batur, Gianyar, Kebumen, Lombok, Sabang, dan Kalimantan Tengah.

Contoh lainnya, Puncak Ngengas, Sumbawa yang mendapat bantuan PLTMH dengan kapasitas 40 Kw saat ini telah melistriki 379 KK dan usaha produktif berupa pengolahan kopi.

Wayan menekankan antara pemerintah pusat dan harus dibangun untuk   keberhasilan pembangunan koperasi dan UKM. Tidak bisa hanya mengandalkan pusat dan kemudian diklaim oleh daerah namun daerah  juga bertanggung jawab terhadap pembangunan koperasi dan UKM.

Sekretaris Dinas Koperasi Provinsi NTB M Imron mengakui bantuan Kemenkop UKM selama ini mampu menggerakkan koperasi dan UKM di NTB. Untuk dia mendukung sinergi program koperasi dan UKM agar terjadi percepatan pertumbuhan koperasi dan UKM di daerahnya.

Dia mengatakan, koperasi dan UKM merupakan lembaga yang diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kemiskinan.

Baca juga :  Forwakop SME 5K Run 2017 Buka Kategori Umum dan Wartawan

“NTB sangat berharap sinergi ini berjalan agar program pusat dan daerah terarah dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hal itu dapat dilakukan dengan mereview program untuk melihat jika terjadi tumpang tindih program antar pusat dan daerah,  mengidentifikasi potensi UKM, dan membangun kerangka bersama sehingga lebih mempercepat pengembangan koperasi dan UKM. (chr)