Sinergi Kementerian-OJK Dorong Pembentukan Jamkrida

JAKARTA, Indotimes.co.id  – Koperasi dan UKM bersama Kementerian Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan () melakukan koordinasi strategis guna pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit (PPKD) atau Jamkrida di 16 provinsi yang belum memiliki Jamkrida.

“Kami akan melakukan penguatan akses kelembagaan secara sistemik, termasuk membangkitkan komitmen para kepala daerah khususnya Gubernur, untuk segera mendirikan Jamkrida,” kata Deputi Bidang Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati pada acara Rapat Koordinasi Percepatan Pembentukan PT Jamkrida, di Jakarta, Selasa (19/9).

Ke-16 provinsi yang belum memiliki Jamkrida adalah Aceh, Sumut, , Lampung, Bengkulu, , DI Yogyakarta, , Sulut, , Sultra, Sulteng, Gorontalo, Maluku, dan Maluku Utara.

“Padahal, pembentukan Jamkrida merupakan social engineering yang nyata bagi UMKM agar memiliki akses ke lembaga perbankan terkait perkuatan permodalan,” kata Yuana.

Sampai saat , telah terbentuk 21 perusahaan Penjaminan Kredit, dimana 18 diantaranya dimiliki Pemda seperti Jatim, Bali, Riau, NTB, Jabar, Sumbar, Kalsel, Sumsel, Kalteng, , Banten, NTT, Kaltim, Papua, Jateng, DKI Jakarta, Kalbar, dan Sulsel.

Baca juga :  Tingkatkan Daya Saing, Kemenkop Launching PLUT KUMKM Lampung

Secara nasional, total aset seluruh Jamkrida sebesar Rp16 triliun, dimana Rp14 triliun merupakan aset Perum . Selebihnya, sebesar Rp2 triliun adalah aset 18 PT Jamkrida. Yang paling besar adalah PT Jamkrida DKI Jakarta sebesar Rp316 miliar.

Hanya saja, kata Yuana, dengan jumlah aset itu, yang diukur dari jumlah kredit yang dijamin belumlah optimal.

“Untuk itu, lembaga keuangan khususnya perbankan diharapkan memanfaatkan potensi yang dimiliki PT Jamkrida untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM. Dengan demikian, target pemerintah terkait kredit berjaminan pada 2019 sejumlah 25 persen dapat tercapai,” ujar Yuana.

Menurut Yuana, penjaminan kredit di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses kredit yang berfungsi sebagai penambah keyakinan kreditur terhadap potensi risiko kredit.

“Dampak yang ditimbulkan adanya penjaminan kredit adalah peningkatan jumlah kredit yang disalurkan kreditur terhadap debitur khususnya KUMKM, yang diukur dari besaran Gearing Ratio,” kata Yuana.

Baca juga :  Tingkatkan SDM, Kemenkop Latih KUMKM di Tulungagung

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menegaskan, ditargetkan tahun ini semua provinsi sudah memiliki Jamkrida.

“Karena ini merupakan amanah Presiden yang tertuang dalam Nawacita, dimana negara harus hadir dalam UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Widodo.

Dengan adanya Jamkrida, lanjut Widodo, memiliki manfaat besar bagi UMKM. Diantaranya, usaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kredit tidak harus dengan jaminan atau agunan. Sehingga, mereka tidak lagi terjerat rentenir yang mencekik.

“Dengan hadirnya Jamkrida, dengan pinjaman kredit usaha sebesar maksimal Rp20 juta tidak lagi harus menyertakan agunan. Bayangkan saja, dengan modal Jamkrida sebesar Rp50 miliar, itu sama saja dengan alokasi kredit sebesar Rp250 miliar, lalu dibagi rata-rata kredit Rp5 juta saja, sudah berapa banyak UKM yang terbantu dan terjamin kreditnya,” kata Widodo lagi.

Baca juga :  Target Ekspor Produk Furniture dan Kerajinan RI Capai 2 Miliar Dolar AS

Sedangkan Plt Kepala Departemen Pengawas IKNB 2B OJK Bambang W Budiman mengungkapkan, modal minimum untuk mendirikan Jamkrida untuk lingkup wilayah usaha nasional sebesar Rp100 miliar, provinsi Rp25 miliar, dan kabupaten/kota Rp10 miliar.

“Prosedurnya, setelah terbentuknya Perda Pendirian Jamkrida dan Perda Penyertaan Modal, maka direksi Jamkrida dapat mengajukan permohonan ijin usaha ke OJK sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah dokumen perijinan dinilai memenuhi, dan Direksi-Komisaris telah dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan, maka OJK akan

menerbitkan izin usaha kepada Jamkrida,” ujar Bambang.

Namun, aku Bambang, masih ada beberapa kendala bagi daerah untuk mendirikan Jamkrida. Yaitu, kurangnya awareness terkait di daerah (Pemda dan ), optimalisasi APBD belum optimal untuk memenuhi modal disetor, dan keterbatasan SDM yang akan mengelola penjaminan.

“Selain itu, kepala daerah belum memiliki kesepahaman mengenai ketentuan tahapan pembentukan Jamkrida,” kata Bambang.