Hadapi Disrupsi, Generasi Muda Dituntut Bekerja Keras dan Inovatif

BANTEN, Indotimes.co.id – Di era digital ini, generasi muda yang siap bekerja keras, inovatif, konsisten dengan gagasannya akan mampu membuka pintu bagi masa depan diri dan komunitasnya.

Terbukti, mereka yang bekerja keras, superkreatif, serta tahan banting untuk mewujudkan ide-ide cemerlangnya akan mencipta sejarah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) Koordinator Wilayah Banten, Fakhrur Khafidji dalam kesempatannya memberikan sambutan Webinar Nasional, Sabtu (18/12).

Menurut Fakhrur kecanggihan teknologi dan kecepatan Artifial Intelegensia adalah syarat-syarat dimana kita sudah memasuki era Disrupsi.

“Disrupsi adalah bagaimana kita mampu bergerak dengan cepat dengan perubahan yang begitu besar dalam tatanan dunia,” ujar Fakhrur dalam sambutannya di webinar nasional dengan tema “Nasionalisme dan Mahasiswa di Era Disrupsi” di Banten, Sabtu (18/12).

Menurut Fakhrur, di era disrupsi ini para pemuda hanya cukup mengoptimalkan potensi yang dimiliki.

“Di era disrupsi ini sebenarnya tidak ada skill yang spesifik hanya perlu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan jangan sampai potensi ini terkikis dan terpengaruh dengan keadaan jaman yang berkembang,” ujarnya.

Sedang, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengungkapkan jika tantangan dunia saat ini sangat terkait dengan indeks politik dan strategi.

Soal ketahanan budaya adalah menjadi persoalan urgen, khususnya persoalan ideologi.

“Kita sudah masuk era millenial, menunjukkan tingkat kepekaan mereka terhadap teknologi namun kepedulian mereka tehadap rasa nasionalisme cukup rendah. Oleh karenanya,” jelas Fachrul Razi di acara webinar yang sama.

Lebih lanjut, kata Fachrul, kita sebagai mahasiswa agar turut serta terlibat aktif untuk melibatkan anak-anak muda di dalam pengembangan kesadaran nasionalisme.

Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Mohammad Said memiliki pandangan berbeda tentang nasionalisme. Ia memulai dengan pertanyaan; “Apakah benar nasionalisme masih terpatri saat ini”?

Sehingga, menurut Muhammad Said nasionalisme yang dimiliki anak millenial saat ini tak bisa kita temukan dalam momen-momen sejarah seperti Sumpah Pemuda dan Boedi Utomo.

Disrupsi, kata Ketua STIE Ganesa ini, dimaknai sebagai satu terjadinya transformasi massif sehingga terjadi pola-pola lama tersingkirkan. Dalam konteks ini diperlukan satu pendekatan baru.

“Disrupsi. Saya ambil dari Renal Kasali. Ada 4 ciri: Pertama, perkembangan teknologi informasi,” katanya dalam webinar yang sama.

Kedua, lanjut dia munculnya generasi Millenial. “Ketiga adalah pola fikir eksponensia,” terang Muhammad Said.

“Tantangan teknologi adalah hilangnya potensi 85juta kepunahan pekerjaan lama. Oleh karenanya, kita saat ini perlu re-skilling baru. 84 persen maka jabatan pekerjaan akan digantikan mesin,” ucapnya.

“Dan 50 persen pekerjaan akan dengan mesin otomatisasi. Serta 97 juta pekerjaan baru akan muncul di skil-skill baru,” tandasnya.

Namun dari situ semua, kita tak boleh lupa dengan pancasila kita. Yang ada pada lima sila. Mahasiswa apalagi, harus bisa menjadi pionir. Sehingga jangan pernah terbawa arus global. Kita harus berakar pada nilai-nilai global bangsa kita.

Sependapat dengan diatas, Rektor ITB Ahmad Dahlan Mukhaer Pakkanna berupaya menarik benang merah antara budaya Indonesia dengan nasionalisme.

Menurutnya, Indonesia memiliki dasar kebudayaannya yaitu Pancasila. Namun demikian, kita harus belajar pada kebudayaan nasionalisme di negara-negara lain.

“Misalnya, Jerman, dengan kebudayaan berpikir ilmiahnya, bertindak rasionalnya, memiliki disiplin tinggi, rajin, tekun, kerja keras, dan mereka bersemangat untuk mewujudkannya dalam bentuk material. Mereka juga memiliki sikap anti pemborosan, tidak umbar kesenangan, hemat, bersahaja, sederhana, dan suka manabung/berinvestasi,” kata Mukhaer Pakkanna.

Lanjutnya, Indonesia juga bisa belajar dari Jepang. Nasionalisme di sana diwujudkan dengan sulitnya masuk produk-produk asing. Bukan sebab peraturannya yang mempersulit, namun kentalnya loyalitas masyarakat Jepang terhadap produk dalam negeri sendiri.

“Mereka sadar bahwa mereka membeli produk lokalnya berarti membantu kepentingan nasional. Mereka sadar harus membeli produk lokal meskipun harganya lebih mahal,” jelas pakar Ekonom ini.

Sehingga,, ia mengajak mahasiswa agar tidak terjebak pada mindset hidup yang miskin. Sebagaimana sering mengulang pendapat, ini sudah takdir Tuhan, santai saja nanti juga beres, sering telat, hanya mau tahu kulitnya saja dan seterusnya.

Mahasiswa juga tak boleh terjebak pada budaya instan: ingin cepat kaya, cepat beres, cepat segalanya sehingga berdampak pada sifat turunannya yaitu gemar korupsi, suap, nyontek, melnggar hukum dan seterusnya. Ini akan menggerogoti nasionalisme dari dalam.

“Indonesia akan mengalami bonus demografi. Jika ini tidak dimanfaatkan potensinya, justru akan menjadi bumerang dan beban buat negara kita untuk melangkah lebih maju,” kata pria berkelahiran Makassar ini.

Ditempat yang berbeda, Pengamat Kebijakan Publik Zaenal Abidin Rian menjelaskan bahwa nasionalisme adalah nilai.

Sehingga nentuknya bisa berubah. Karena saat ini nasionalisme itu tidak harus misalnya dengan perang dan seterusnya. Ekspresinya bisa berubah. Tetapi nilai-nilainya tetap masih sama, yaitu kecintaan terhadap negara.

“Jadi, nasionalisme itu tidak lahir dari ruang kosong, tetapi ia lahir dari ruang konteks tertentu,” tutur Ketua Presidium Demokrasiana Institute di acara webinar HMPI Banten, Sabtu (18/12)..

Lanjut, Zaenal, jika zaman dulu kita lihat banyak mahasiswa ketika mengekspresikan sikap kritisnya lewat demo, saat ini mereka bisa mengekpresikannya lewat medsos dan segera menjadi viral dan itu berdampak pada berubahnya kebijakan.

“Jadi, sebenarnya yang perlu kita buat adalah semakin mempekuat pandangan-pandangan kritis mereka agar terus menumpahkannya di media sosial. Sehingga lebih banyak lagi memiliki peran dalam perubahan sosial,” kata Zaenal.

Lalu, yang paling penting adalah, kita harus bisa memandang nasionalisme menurut sudut pandang mereka sendiri.

“Jadi jika kita memaksakan definisi lama, sesuatu pandanagn kita dengan konteks ruang mereka, maka itu tidak adail dan kita tidak akan mendapatkan jawaban yang sebenarnya mengenai fenomena nasionalisme ini,” pungkas Dosen Sosiologi Pendidikan ini.

Exit mobile version