AMBON, Indotimes.co.id – Komisi III DPRD Provinsi Maluku terus membahas penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026. Fokus utama rapat adalah, menyikapi proyeksi penurunan pendapatan daerah yang signifikan, serta mencari solusi untuk tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu mengatakan, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mengalami penurunan drastis.
“Kita menghadapi tantangan serius. Pendapatan daerah diperkirakan turun dari Rp3,1 triliun menjadi hanya Rp2,4 triliun,” ujarnya kepada wartawan, di Ambon, Jumat (21/11).
Penurunan ini tentu akan berdampak pada alokasi anggaran untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Meskipun demikian, Halimun menegaskan, bahwa pelayanan dasar kepada masyarakat tidak boleh dikorbankan.
“Kami menekankan kepada pemerintah provinsi, khususnya OPD terkait, untuk melakukan reorientasi program. Prioritaskan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Halimun juga menyoroti tentang pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai solusi untuk menutupi penurunan pendapatan dari sumber lain. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan PAD.
“BUMD seperti Bank Maluku-Malut, PD Panca Karya dan PT. Maluku Energi harus mampu mandiri dan memberikan kontribusi nyata kepada daerah. Tidak boleh lagi ada ketergantungan pada suntikan modal dari pemerintah provinsi,” kata Halimun.
Ia menambahkan, BUMD yang tidak mampu menghasilkan keuntungan akan dievaluasi secara serius. Defisit anggaran yang diperkirakan cukup besar juga menjadi perhatian serius.
Pemerintah provinsi kemungkinan akan mengambil opsi pinjaman untuk menutupi defisit tersebut. Namun, Komisi III memberikan catatan penting terkait penggunaan dana pinjaman.
“Dana pinjaman harus digunakan secara efektif dan efisien, untuk proyek-proyek yang produktif dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jangan sampai dana pinjaman hanya terpusat pada satu sektor saja,” tegas Halimun.
Ia mencontohkan, sektor-sektor seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata memiliki potensi besar, untuk meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat, jika dikelola dengan baik.
“Saya berharap, APBD 2026 dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi daerah, sekaligus tetap menjaga kesejahteraan masyarakat,” tandas Halimun.
