Kemenkop Dorong 50 Persen Penyaluran KUR di Sektor Produktif

JAKARTA, Indotimes.co.id – Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati menegaskan,  penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) pada 2018 akan lebih ditingkatkan menyasar sektor produktif atau sektor riil menjadi 50 persen dari total penyaluran. Tahun-tahun sebelumnya sektor riil paling hanya mendapat 20 persen dana KUR.

Pada 2017 ini, dari target sebanyak 40 persen , sudah terealisasi 45 persen untuk sektor produktif.

“Komposisi penyaluran lebih diperbanyak ke sektor produktif itu sesuai arahan Presiden Jokowi, dan Kemenkop dan UKM akan terus mendorong penyaluran ke arah itu,” kaya Yuana kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12).

Rinciannya, data per 30 November 2017 penyaluran KUR telah direalisasikan sebesar Rp91,30 triliun dengan jumlah debitur empat juta orang lebih untuk sektor perdagangan (55 persen), sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan (24 persen), sektor jasa (12 persen), sektor industri pengolahan (6 persen), dan sektor perikanan (2 persen).

Yuana menambahkan, penyaluran KUR sepanjang 2017 ini dijalankan oleh 33 bank, empat lembaga keuangan, dan satu koperasi (Kospin Jasa). Dari total penyaluran tersebut masih didominasi tiga bank BUMN, seperti Bank BRI (Rp68,46 triliun atau 62,23 persen dengan 3.683.455 debitur), Bank Mandiri (Rp12,10 triliun atau 11 persen dengan 208.058 debitur), dan Bank BNI (Rp7,87 triliun atau 7,15 persen dengan 48.156 debitur).

Baca juga :  Waspadai Penipuan Mengatasnamakan Koperasi 

Sedangkan realisasi KUR berdasarkan provinsi, yaitu Jateng (16,205 triliun kepada 819.116 debitur), Jatim (Rp156,586 triliun kepada 804.400 debitur), dan Jabar (Rp11,689 triliun kepada 582.871 debitur).

Menurut Yuana, dalam upaya percepatan realisasi penyaluran KUR, pemerintah terus melakukan upaya. Diantaranya, mengikutsertakan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) dan koperasi.

Bahkan, tahun ini, selain Kospin Jasa, ada satu lagi koperasi penyalur KUR yaitu KSP Kopdit Obor Mas (Maumere, NTT) yang memiliki jumlah anggota 75 ribu orang lebih dengan total aset Rp575 miliar.

“Selain dua koperasi itu, ada lagi 10 koperasi yang sudah mendaftar sebagai penyalur KUR. Semoga akan semakin banyak koperasi menjadi penyalur KUR,” ujar Yuana.

Yang jelas, kata Yuana, program KUR digulirkan dengan tujuan meningkatkan akses UMKM kepada sumber permodalan. Sejak 2007 hingga 31 Desember 2016, total penyaluran KUR sebesar Rp295,15 triliun kepada 17,7 juta debitur dengan NPL secara nasional sekitar 3,3 persen.

Baca juga :  Presiden RI Ajak Masyarakat Budayakan Memakai Sarung

“Tahun-tahun berikutnya pemerintah terus meningkatkan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Terlihat dari target alokasi penyaluran KUR bertambah menjadi senilai Rp110 triliun di 2017 dari sebelumnya senilai Rp100 triliun di 2016. Demikian pula pemerintah sudah menurunkan suku bunga KUR dari 22 persen menjadi 9 persen,” kata Yuana.

Sementara terkait program Wirausaha Pemula (WP) 2017, kata Yuana, mulai dilaksanakan pada 2011-2015 telah terealisasi sebanyak 17.105 WP yang tersebar 34 provinsi dengan nilai bantuan dana sebesar Rp204,981 miliar. Bantuan dana itu disalurkan melalui APBN Kemenkop dan UKM merupakan stimulus bagi WP untuk pengembangan usahanya.

“Pada 2017 ini, telah dilaksanakan program pemerintah bagi wirausaha pemula dengan alokasi anggaran sebesar Rp15,6 miliar untuk nilai bantuan sebesar Rp10 juta hingga Rp13 juta dengan target 1.200 WP yang diperuntukkan bagi kawasan daerah tertinggal, kawasan ekonomi khusus, dan antar daerah antar kelompok berpendapatan rendah/masyarakat miskin,” jelas Yuana.

Baca juga :  Daya Saing KUMKM Industri Kreatif Diperkuat

Sementara berdasarkan jumlah usulan yang telah mengikuti program WP sampai dengan akhir September 2017 terdapat 5.127 usulan yang terdiri atas usulan melalui pengiriman langsung (manual) sebanyak 2.910 usulan dan melalui online sebanyak 2.217 usulan. Sampai dengan akhir Desember 2017 telah terealisasi sebanyak 1.325 WP (110,42 persen) dengan nilai sebesar Rp15,599 miliar (99,99 persen).

Sedangkan sebaran program WP menurut provinsi terbanyak adalah Jabar (Rp2,288 miliar kepada 196 WP), Banten (Rp1,544 miliar kepada 131 WP), dan Maluku (Rp1,5 miliar kepada 132 WP).