JAKARTA, Indotimes.co.id – Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan SDA (LKA ESDA) AC Rachman mengatakan, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kerugian negara harus segera ditindaklanjuti oleh penegak hukum.
“Dalam kasus penunjukan langsung seperti ini biasanya pejabat tertinggi lembaga melempar tanggungjawab ke jajaran bawahannya. Amien Sunaryadi jangan mencari “kambing hitam’ dengan mengorbankan anak buahnya,” ujarnya yang dihubungi di Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Keganjilan kasat mata dalam penunjukan konsultan tersebut, seharusnya tidak terjadi. Apalagi Amien Sunaryadi sebelum diangkat sebagai Kepala SKK Migas dikenal sebagai akuntan dan mantan jajaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Di samping itu, penunjukan Poten setelah SKK Migas memberikan rekomendasi persetujuan revisi Plan of Development (PoD) Blok Masela ke Menteri ESDM juga sangat aneh dan menimbulkan kecurigaan.
“Dengan fakta yang demikian, sudah barang tentu pihak konsultan yang ditunjuk oleh SKK Migas akan memberikan opini yang sejalan dengan rekomendasi SKK Migas ke Menteri ESDM,” katanya.
Dia juga menegaskan, keputusan tidak pantas itu juga telah menggerus uang rakyat Rp 3,8 miliar karena bersumber dari APBN. Padahal semestinya studi terkait pengembangan Blok Masela dilakukan oleh Inpex Corporation selaku kontraktor, bukan diambil dari dana APBN.
“Kalau sudah produksi nanti masukan ke dalam perhitungan komponen cost recovery. Bukan dipakai anggaran negara langsung dan saya yakin tidak ada alokasi biaya konsultan yang ditunjuk karena proses penunjukan langsung dilakukan pada sekitar bulan Oktober 2015 atau jelang akhir tahun,” katanya. (Vin)
