Presiden Jokowi: Lakukan Langkah Terobosan Atasi Permasalahan Industri Tekstil dan Produk Tekstil
Presiden Joko Widodo melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri kabinet kerja untuk membahast tata niaga tekstil dan produk tekstil. Jakarta, Selasa (6/12/2016)

JAKARTA, Indotimes.co.id – Presiden Joko Widodo meminta langkah terobosan dari para jajarannya untuk membangkitkan kembali industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang kini sedang mengalami penurunan. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Selasa, 6 Desember 2016, saat memimpin rapat terbatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Kerja terkait tata niaga tekstil dan produk tekstil.

“Saya minta seluruh kementerian terkait untuk melakukan langkah-langkah terobosan dalam mengatasi permasalahan yang ada di industri TPT kita,” ujar Presiden Joko Widodo.

Seperti diketahui, industri TPT merupakan industri padat karya yang mampu menyerap banyak sumber daya manusia (SDM) bahkan menciptakan lapangan kerja baru di sektor distribusi dan perdagangan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis yang bisa mengatasi permasalahan yang melanda industri TPT.

“Saya melihat negara-negara industri utamanya di Asia, seperti Jepang, Cina, Korea Selatan mengawali revitalisasi menuju negara industri dengan mengembangkan manufaktur tekstil dan produk tekstil (TPT),” terangnya.

Baca Juga:  Kemenkop dan UKM Ajak Go-Jek Garap Kampung UKM Digital

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan informasi terkini seputar kondisi industri TPT di tanah air. Ekspor TPT misalnya, yang mengalami penurunan sebesar 4,3 persen. Penurunan tersebut sejalan dengan kondisi pasar ekspor TPT Indonesia di dunia yang juga terus menurun, dari 2,13 persen di tahun 2001 menjadi 1,56 persen di tahun 2015. “Kita masih kalah dibanding Vietnam dan Bangladesh, yang masing-masing menguasai 3,62 persen dan 4,05 persen pangsa pasar TPT dunia,” kata Presiden.

“Industri TPT kita juga belum mampu menguasai pasar domestik karena serbuan produk impor dari luar, yang seringkali masuk melalui praktek-praktek impor ilegal dengan modus impor borongan atau rembesan dari kawasan berikat serta impor pakaian bekas dan pemalsuan nomor HS (Harmonized System),” ucap Presiden Joko Widodo.

Maka dari itu, sejumlah langkah dukungan harus bisa diimplementasikan sesegera mungkin guna menjadikan industri TPT dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Penurunan harga gas industri untuk sektor industri TPT merupakan salah satu yang disinggung oleh Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  AEPI Minta Pemerintah Transparan Soal Pencopotan Dirut-Wadirut Pertamina

“Kebijakan penurunan harga gas untuk keperluan industri ini segera diimplementasikan, karena harga gas memiliki kontribusi signifikan di sisi hulu industri TPT,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo juga menyinggung penyederhanaan prosedur importasi bahan baku produksi yang berorientasi ekspor guna mempermudah langkah persaingan dengan pasar global. Mengingat saat ini Indonesia masih kalah dengan Vietnam di pasar Eropa dan Amerika, karena masih dikenakan tarif 5-20 persen, sedangkan Vietnam 0 persen.

“Buat proses-proses importasi bahan baku TPT menjadi lebih sederhana dan juga tidak mempersulit kegiatan dunia usaha di bidang ini,” ujar Presiden Joko Widodo.

Menutup pengantarnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk bersinergi melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan secara nyata di lapangan terkait penyeludupan Ballpress dan importasi ilegal.

“Saya minta Bakamla, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Ditjen Bea dan Cukai, Kepolisian memperkuat sinergi untuk mengatasi permasalahan ini,” tutup Presiden Joko Widodo.

Baca Juga:  Presiden Jokowi Berharap Kongres V PDIP Hasilkan Keputusan Terbaik bagi Partai, Bangsa, dan Negara

Turut hadir dalam rapat terbatas di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. (dil)