Tumpang Tindih Kewenangan, Kemas: Pembiayaan KUMKM Perlu Dibenahi

JAKARTA, Indotimes.co.id – Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kemas Danial mengusulkan kepada pemerintah perlu dilakukan pembenahan sistem pembiayaan pada sektor Koperasi dan UMKM.

“Pembiayaan KUMKM selama ini tidak efektif karena terjadi tumpang tindih kewenangan. Sehingga tidak ada duplikasi. Masa LPDB kasih, di BUMN kasih, yang lain juga kasih. Ini kan jadinya tidak efektif,” kata Kemas Danial dalam acara Focus  Group Discussion (FGD) dengan tema “Skema Baru Bagi Pembiayaan UKM” di kantor Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Turut hadir dalam acara itu Anggota KEIN Hendri Saparini, Executive Vice President PT PNM Arif Mulyadi serta perwakilan perusahaan BUMN.
Menurut Kemas, pembenahan sistem pembiayan KUMKM ini bisa diwujudkan dengan dibentuknya satu badan khusus yang merupakan gabungan beberapa lembaga yang selama ini menangani masalah pembiayaan KUMKM.

Baca juga :  LPDB-KUMKM Permudah Akses Pembiayaan

Seperti PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dan LPDB. Badan ini akan diberi nama Badan Pembiayaan Mikro Indonesia yang berada di bawah Presiden Jokowi.

“Kita harus punya gagasan yang sama, kita harus satu di bawah presiden akan mudah kontrol terhadap lembaga pembiayaan UKM. Karena itu, tolong (KEIN) sampaikan ke bapak presiden pembiayaan tidak efisien yang perlu kita benahi,” kata Kemas.

Kemas mengungkapkan, usulan LPDB menjadi sebuah badan khusus sudah disampaikan kepada Presiden Jokowi, namun hingga kini belum direspon.

Seban tanpa berbentuk badan, LPDB tidak akan bisa bergerak cepat dalam menyalurkan pembiayaan untuk UMKM, karena terkendala tidak memiliki kantor unit layanan di daerah untuk menjangkau masyarakat.

“Kenapa itu terjadi karena LPDB ini tidak punya cabang. LPDB ada kluster tiga, sehingga kami bentuk tim task force (satgas),” ujar Kemas.

Baca juga :  Telkom Dukung Digitalisasi Hotel Indonesia Group

Sejak 2016, pihaknya telah membuka dua kantor Satgas Monitoring dan Evaluasi di dua kota. Yaitu, Surakarta (dengan wilayah kerja Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta) dan Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat).

Pada tahun ini, satgas ditargetkan akan terbentuk di tiga kota, yakni Medan, Bali dan Samarinda.

Sesuai dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Koperasi dan UKM masuk dalam Kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sehingga tidak memiliki kantor wilayah di daerah.

Hal ini pula yang menyebabkan LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah.

Dalam menjalankan tugasnya LPDB berada di bawah naungan tiga kementerian. Yaitu Kementerian Keuangan mempersiapkan keuangannya, Kemenkop UKM mempersiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kemenpan RB membuat organisaasinya.

Baca juga :  Cegah Penyimpangan Dana Bergulir, LPDB Gandeng BSR Center 

“LPDB ini dananya memang kecil tapi jangan salah peruntukan bagi masyarakat sangat besar, sangat jelas sasarannya untuk pemberdayaan masyarakat yang bertujuan mengatasi kemiskian, dan pengangguran,” ujar Kemas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota KEIN Hendri Saparini mengakui LPDB sangat dibutuhkan keberadaannya untuk pengembangan KUMKM di Tanah Air.

Karena itu, usulan supaya perlunya pembenahan pembiayaan KUMKM ini akan dipertimbangkan untuk disampaikan kepada Presiden Jokowi.

“Ini sangat bermanafat, sehingga perlu ada badan ini sedang menjadi konsen kami, ini kita akan lanjutkan lagi diskusi kami mohon masukan dari Pak Kemas,” kata Hendri.