JAKARTA, Indotimes.co.id – Di
tengah fragmentasi rantai pasok dan tensi geopolitik dunia, perekonomian Indonesia mencatatkan anomali ekspansif dengan pertumbuhan menembus 5,45 persen pada Semester I 2026—laju tertinggi dalam 13 tahun terakhir.
Bersamaan itu, angka kemiskinan berhasil ditekan ke 8,07% per Maret 2026 dan tingkat pengangguran terbuka menyusut ke 4,68%.
Namun, di balik kalkulasi makroekonomi tersebut terjadi pergeseran tektonik pada struktur ekonomi akar rumput yang secara fundamental membongkar status quo warisan masa lalu. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Relawan Nasional (DPP Gernas) Gema Sasmita menilai 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah melampaui retorika populis.
Melalui simpul Gernas yang menaungi barisan organisasi relawan pendukung dari pesisir hingga pegunungan pedalaman, Gema menilai, negara kini berani memukul langsung ke hulu persoalan rakyat melalui keberanian regulasi atau rule-making power dan intervensi fiskal yang presisi.
“Selama berdekade-dekade, puluhan ribu penambang tradisional diperlakukan bak pelaku kriminal di tanah airnya sendiri. Negara hadir hanya lewat instrumen represif. Paradigma kolonialistik ini diputus total,” kata Gema dalam forum evaluasi strategis di Jakarta, Selasa (20/10).
Terobosan mendasar lahir melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 yang memberi kepastian hukum bagi 45 ribu sumur minyak rakyat. “Melalui payung hukum ini, Pertamina diberikan mandat legal untuk menyerap dan membeli langsung minyak dari sumur-sumur rakyat tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: RUPS FBS dan PMBS Kangkangi Putusan PK MARI yang Menangkan Pemegang Saham Minoritas
Langkah ini diiringi penataan hulu-hilir yakni pembentukan Badan Industri Mineral dan PT Perminas guna mengamankan hilirisasi logam tanah jarang (rare earth elements), serta kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE) SDA nonmigas sebesar 100 persen wajib parkir di dalam negeri selama 12 bulan penuh.
Di sektor pertambangan mineral, ketegasan hukum ditunjukkan lewat Operasi Halilintar yang menertibkan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Hasilnya instan dan berlipat: laba bersih PT Timah terbang 9 kali lipat dari Rp300 miliar menjadi Rp2,71 triliun pada Semester I 2026.
Pada saat yang sama, Satgas PKH merebut kembali 6,2 juta hektare kawasan hutan dari penguasaan ilegal, serta mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusak ekosistem di Raja Ampat. Di sektor kelautan, Gema menyoroti program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang kini merealisasikan 100 sentra awal menuju target 3.000 Kampung Nelayan modern.
Kawasan pesisir ditransformasikan dengan dermaga representatif, pusat logistic. Dilanjutkan Gema, dan fasilitas rantai dingin (cold storage) untuk memutus kerugian nelayan akibat anjloknya harga tangkapan. Pemerintah tidak membiarkan nelayan bertarung dengan perahu alakadarnya.
Sebanyak 4.582 kapal penangkap ikan modern berukuran 10 hingga 1.500 GT disiapkan agar armada nasional mampu bersaing di laut lepas (ocean going). Industrialisasi pesisir juga dikunci lewat proyek masif tambak nila salin seluas 14.090 hektare di sepanjang Pantai Utara Jawa.
Lalu sentra garam terintegrasi 2.000 hektare di Rote Ndao NTT guna menekan impor garam 2,7 juta ton, serta tambak udang terpadu 2.000 hektare di Waingapu. Pada sektor agraria, pemerintah membabat tumpukan 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit menjadi satu Perpres tunggal.
Baca Juga: Agrinas Palma Nusantara Salurkan Bantuan TJSL untuk Masyarakat Nagekeo
Distribusi dialirkan langsung ke petani lewat koperasi desa, memangkas Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk urea menjadi Rp1.800/kg (turun dari Rp2.250) dan pupuk NPK menjadi Rp1.840/kg (turun dari Rp2.300). Perlindungan harga panen dijamin lewat Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen sebesar Rp6.500/kg dan HPP jagung yang dinaikkan ke Rp5.500/kg.
Pompa air modern sebanyak 88.270 unit disebar ke sawah-sawah terdampak kemarau, didukung Inpres 2/2025 untuk percepatan perbaikan jaringan irigasi. Dampaknya terukur nyata: Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian melesat tumbuh 5,74% (tertinggi dalam 25 tahun), dan Nilai Tukar Petani (NTP) mencatat sejarah di angka 131 (tertinggi dalam 34 tahun).
Dia menambahkan, stok beras pemerintah di gudang BULOG pun aman bertengger di angka 4,5 juta ton per Oktober 2026, setelah sempat menyentuh rekor 5 juta ton pada April 2026, mengantarkan 8 komoditas utama (beras, jagung, ayam, telur, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, bawang merah) resmi mencapai swasembada pangan.
