, Indotimes.co.id Keadilan dan Persatuan (PKP) hari ini 15 Januari 2022 memperingati hari jadinya yang ke-23. Tanggal tersebut bertepatan juga dengan peringatan Hari Dharma Samudra untuk mengenang Pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962, di mana 25 ABK Matjan Tutul gugur menjadi putra terbaik bangsa dalam Operasi Pembebasan Irian Barat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PKP Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D menyatakan bahwa sangat beruntung sekali hari jadi PKP bertepatan dengan Hari Dharma Samudera. PKP didirikan pada 15 Januari 1999 oleh Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan mantan Panglima ABRI mendiang Jenderal TNI Edy Sudrajat.

Partai ini tidak pernah absen dalam setiap perhelatan Pemilu dari 1999 hingga 2019, walaupun sempat berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia () pada tahun 2002 sebelum akhirnya berubah lagi menjadi PKP pada Munaslub tanggal 25 Mei 2021.

Di momen Munaslub pula Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. Yussuf Solichien, MBA, Ph.D ditunjuk sebagai Ketua Umum DPN PKP. Yussuf yang merupakan Purnawirawan Marinir Bintang Dua tersebut juga merupakan Tokoh Maritim Nasional.
Sejak 2007 dirinya menjabat sebagai Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan fokus di dunia kemaritiman melalui gagasan dan pemikirannya.

Misi PKP yang tertulis dalam AD/ART hasil Munaslub juga menyebutkan bahwa partai ini berkomitmen dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang digdaya. Oleh karena itu momentum PKP ini yang berrtepatan dengan Hari Dharma Samudra juga menjadi wahana yang membangkitkan gelora kemaritiman bangsa.

Pesan Komodor Yos Sudarso yang termasuk dalam 25 kusuma bangsa di Laut Arafuru sebelum wafat ialah “Kobarkan Semangat Pertempuran” yang kemudian diterima oleh Bung Karno. Sebuah operasi besar-besaran untuk merebut Irian Barat disiapkan di bawah Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto kala itu.

Jika dahulu “Kobarkan Semangat Pertempuran” hanya dikhususkan untuk merebut Irian Barat, maka kali ini ialah untuk mewujudkan negara maritim. PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk menjadi garda terdepan dalam mempertahankan Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, serta cita-cita menuju negara maritim dalam bingkai Poros Maritim Dunia.

“Oleh karena itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk bekerja sama, bahu membahu dan bergotong royong membangun bangsa dan karakter bangsa menjadi bangsa yang unggul dan memiliki daya saing kompetitif di era globalisasi ini,” ujar Yussuf dalam keterangannya, Sabtu (15/1).

Menurut dia tidak ada pilihan bagi bangsa Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia yang dapat menguasai teknologi dan berdaya saing unggul dalam upaya menjadi negara maritim yang besar.
“Indonesia adalah negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi maritim kita mencapai 1 triliun USD per tahun atau setara dengan tujuh kali APBN kita saat ini. Di bidang saja potensi kita mencapai 71 juta ton per tahun atau setara dengan Rp 1000 triliun,” bebernya.

Mantan Komandan Denjaka itu selanjutnya menegaskan apabila potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik maka kesejahteraan dapat terwujud buat rakyat Indonesia.

“Bayangkan berapa banyak yang terserap dan devisa yang dihasilkan apabila laut kita dikelola dengan baik. Nah maka itu PKP mengajak seluruh komponen bangsa untuk memanfaatkan potensi maritim ini menjadi kekuatan ekonomi nasional,” tegas dia.

“Saat ini yang penting adalah political will pemerintah. Kalau ada kemauan pasti ada serubu jalan, sebaliknya kalau tidak ada kemauan ada seribu alasan,” selorohnya.

Di akhir penjelasannya, Yussuf meminta kepada pemerintah untuk terus meorientasikan maritim sebagai kebijakan pembangunannya, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional akibat .

Acara puncak Peringatan HUT PKP ke-23 digelar di Auditorium North Jakarta Intercultural School (NJIS), Kelapa Gading, Jakarta Utara. Peringatan yang mengambil tema: “PKP Melaju, Rakyat Bersatu, Indonesia Maju” tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo secara virtual dan para tokoh bangsa lainnya.

Kemudian seluruh dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang hadir secara fisik dengan tetap memperhatikan protokol Covid-19 dan yang hadir secara virtual.