JAKARTA, Indotimes.co.id – Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB PTMSI) bersama para pengurus 28 Pengprov PTMSI datangi kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan kantor Komite Olimpiade (KOI)/NOC Indonesia, Kamis (31/7) siang.
Kedatangan para pengurus PB PTMSI dan para pengurus Pengoriv dipimpin langsung oleh Ketua Umumnya, Peter Layardi Lay untuk bertemu Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, guna menjelaskan bahwa PB PTMSI sebagai satu-satunya pengurus cabang olahraga tenis meja yang sah di Indonesia. Namun Menpora dan Wamenpora tidak ada di tempat karena sedang menjalankan tugas di luar kota.
Perwakilan rombongan PTMSI tersebut, akhirnya diterima di ruang VIP oleh Karo Humas dan Umum Ferry Hadju.
“Kedatangan kami bersama 28 Pengprov adalah salah satu keputusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PTMSI seluruh Indonesia untuk bertemu langsung Menpora Dito dan Ketua KOI Okto (Raja Sapta Oktohari) guna menjelaskan bahwa kami ( PB PTMSI) adalah satu-satunya pengurus cabang olahraga tenis meja yang sah di Indonesia.
Sebab berdasar Putusan Inkrah Mahkamah Agung (MA) RI jelas-jelas disebutkan PB PTMSI menjadi satu-satunya organisasi tenis meja yang sah di Tanah Air. Kami semua ingin mendapatkan posisi kami yang jelas kepada Menpora Dito dan Ketua KOI Okto,” kata Peter Layardi Lay kepada para awak media.
Kehadiran mereka juga ingin mempertanyakan sekaligus mendesak Kemenpora serta KOI untuk membubarkan Indonesia Pingpong League (IPL), organisasi yang kembali menjadikan tenis meja kembali dualisme serta membuat lagi-lagi memunculkan kebingungan atlet dan mengancam terhadap eksistensi pembinaan tenis meja nasional.
Peter menambahkan tenis meja yang sudah mulai terang benderang dan bersatu dengan Putusan Inkrah MA, kini kembali dibuat keruh. Pemerintah bukan membantu dan mendorong menyelesaikan permasalahan dualisme yang berkepanjangan di tubuh tenis meja, tapi malah kembali memperkeruh dengan kebijakkan blunder. Kemenpora bentuk organisasi baru Indonesia Pingpong League (IPL) bersama KOI.
Peter Layardi menegaskan keberadaan IPL yang diusulkan menjadi anggota ITTF (International Table Tennis Federation) telah menimbulkan keresahan di tubuh PB PTMSI, dan seluruh pemangku kepentingan tenis meja Tanah Air.
“Salah satu hal yang membuat kami dan teman-teman risau adalah diusulkannya IPL menjadi anggota ITTF. Tanpa mengumpulkan atau mengajak rembug kita PB dan Pengprov, mereka hadirkan IPL yang mirip pelaksana pertandingan tapi dijadikan organisasi olahraga. Dan di internasional pingpong itu punya federasi internasional tersendiri di bawah IOC,” jelas Peter.
Peter juga menyoroti penyelenggaraan Piala Menpora yang dianggap sebagai turnamen terbuka, namun diwarnai pemanggilan atlet untuk pelatnas tanpa kejelasan arah program. PB PTMSI mempertanyakan tujuan pelatnas tersebut, apakah benar-benar disiapkan untuk SEA Games 2025 atau untuk kepentingan seorang oknum.
“Tiba-tiba diadakan panggilan untuk pelatnas tenis meja. Kalau pelatnas kan harus ada tujuan. Apakah ini pelatnas menuju SEA Games? Itu yang kami ingin tahu,” jelasnya.
Peter kembali menegaskan kalau PB PTMSI adalah organisasi sah yang telah diakui Mahkamah Agung, dengan kepengurusan yang tersebar di 38 provinsi dan hampir 364 kabupaten/kota. “Kami adalah organisasi yang sah secara aturan, organisasi dan juga sudah diuji di pengadilan. Kami akan membawa SK dari seluruh 38 provinsi,” tegasnya.
Peter juga mengingatkan bahwa langkah Kemenpora sebagai bentuk kesalahan besar yang justru kembali membuka dan memperparah konflik.
“Menurut saya, salah. Blunder itu. Ini adalah upaya untuk menghancurkan tenis meja,” ungkap Peter kecewa.
Peter mengaku masih berbesar hati, untuk terus bisa berkomunikasi dengan Menpora mesti hari ini dirinya para pengurus PB dan Pengprov gagal bertemu langsung. “Saya akan tetap menghubungi Menpora langsung, lewat telepon maupun WA, agar bisa bertemu langsung dengannya,” tandasnya.
PB PTMSI juga menyampaikan keresahan tersebut ke KOI/NOC. Tapi sayang niat mereka pun berbuah kecewa karena gagal bertemu Ketua KOI, mereka hanya bertemu petugas penerima tamu.
Meski demikian, Peter menegaskan semua jajarannya tetap bersikap dihimbau santun dan mengedepankan komunikasi yang baik. Ia tetap berkomitmen penuh menjalankan mandat dari daerah.
“Selama saya menjabat sebagai Ketua Umum dan SK saya masih berlaku, saya tetap lakukan pembinaan. Itu tugas yang diberikan oleh teman-teman Pengprov,” tegasnya.
Kisruh dualisme dalam dunia tenis meja Indonesia kini kembali mencuat ke permukaan. PB PTMSI menegaskan perjuangan ini bukan semata soal kepentingan organisasi, melainkan demi menjaga marwah olahraga nasional dan masa depan para atlet yang selama ini dibina dengan serius. Pemerintah dan pihak terkait pun didesak untuk segera mengambil langkah tegas agar tidak semakin memperkeruh situasi dan menciptakan ketidakpastian dalam pembinaan olahraga di Tanah Air
