JAKARTA, Indotimes.co.id –  Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) mengadakan acara Sustainable District Outlook 2024 dengan tema “Transformasi Kabupaten Lestari Menuju Visi Indonesia 2045: Aksi, Inovasi, dan Kolaborasi.”

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak penting seperti pemerintah kabupaten, mitra pembangunan, sektor swasta, dan komunitas lokal untuk menyoroti bagaimana 9 kabupaten LTKL sejauh ini  berproses merealisasikan komitmennya dalam bertransisi menjadi kabupaten hijau serta mempromosikan praktik baik dan model kolaborasi multipihak yang mendorong percepatan berbagai perubahan di kabupaten.

Penyelenggaraan  Sustainable District Outlook berdampingan dengan Rapat Umum Anggota LTKL yang diadakan setiap tahunnya, yang ditandai dengan peluncuran laporan tahunan LTKL. Berdasarkan Deklarasi Visi Kabupaten Lestari 2030, anggota LTKL berkomitmen untuk melindungi setidaknya 50 persen dari ekosistem penting dan meningkatkan kesejahteraan sekitar 1 juta keluarga yang tinggal di sekitarnya.

Untuk mencapai tujuan ini, LTKL menggunakan pendekatan kolektif dan kolaboratif dengan lima pilar utama: Perencanaan daerah, inovasi  Kebijakan & kerangka peraturan, penguatan proses multipihak, Pengembangan inovasi bisnis Berkelanjutan, dan Pelaporan kemajuan dan komunikasi.

“Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Indonesia dengan pergantian pemerintahan yang mempengaruhi kebijakan dan rencana pembangunan berkelanjutan. LTKL, yang merupakan asosiasi pemerintah kabupaten yang fokus pada pembangunan dan pengelolaan lahan yang berkelanjutan, bekerja sama dengan sembilan kabupaten anggota dan 26 mitra pembangunan.”ungkap Ristika Putri Istanti, Kepala Sekretariat LTKL, di Jakarta, Selasa (9/7).

Sejak pendeklarasian Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai sebuah asosiasi pada tahun 2017, LTKL telah mencapai berbagai prestasi yang signifikan. Selama periode setahun ini, ada beberapa sorotan capaian yang krusial.  Sebanyak 361.309,61 hektar lahan di 9 kabupaten telah dilegalisasi melalui peraturan reforma agraria.

Selain itu, 78.421,31 hektar lahan di 6 kabupaten telah ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B). Di sisi lain, 243 program bersama telah dihasilkan di 7 kabupaten, dan sebanyak 298 orang muda yang tinggal di kabupaten telah terhubung dengan green jobs.

Jika ditotalkan selama setahun kebelakang, anggota LTKL telah melakukan terobosan terutama dalam hal mendorong inovasi berbasis alam. Tercatat dari inovasi dan pengembangan portfolio bisnis di kabupaten LTKL didapatkan komitmen investasi dan kerjasama program senilai lebih dari 300 milyar dari momentum Festival Lestari dari pertengahan tahun 2023 lalu, Selain itu, dana dukungan operasional UMKM sebesar Rp1,173 miliar dari mitra LTKL telah disalurkan untuk pengembangan 115 usaha melalui 29 program di 6 kabupaten guna mendukung ekonomi lokal dan pembangunan berkelanjutan.

Insentif publik seperti contohnya dari Dana Reboisasi DBH Sawit sebesar +54 Miliar diterima dan dikelola oleh kabupaten Siak. Sepanjang tahun ini ada 54 mitra yang bekerja di level nasional maupun tapak mendukung kabupaten anggota bertransformasi.

Dr. Jarot Winarno, Bupati Sintang sekaligus Ketua Umum LTKL menyampaikan , “Pemaparan visi dan capaian-capaian sekretariat LTKL dan Kabupaten anggota di acara ini menjadi sebuah penanda bergeraknya LTKL memasuki fase yang baru. Saat ini kabupaten di LTKL sedang mencoba memulai model ekonomi yang baru yaitu model ekonomi yang memulihkan.

Kabupaten LTKL banyak menghadapi ancaman kebencanaan maupun limitasi dalam meningkatkan ekonominya, maka melihat bahwa ada kabupaten yang 70 persen sawit, sementara ada juga kabupaten yang lebih dari setengahnya adalah lahan gambut dan hutan, maka ada dua jalur transformasi yang dilakukan.

Dari paparan Sustainable District Outlook dapat dilihat ada dua model transformasi ekonomi yang didorong di kabupaten, yang pertama adalah model ekonomi yang berbasis pada transformasi rantai pasok komoditas berkelanjutan dan yang kedua adalah yang berbasis pada pengembangan inovasi berbasis alam dari keanekaragaman hayati.

Banyak terobosan yang berhasil kami capai, seperti bagaimana Aceh Tamiang berhasil mengakselerasi proses birokrasi untuk perolehan STDB di sektor sawit di Aceh Tamiang. SHM jadi lebih mudah didapatkan, hingga hari ini petani Aceh Tamiang sudah menerima 2.000 SHM secara gratis dan 4.000 STDB, atau sekitar 40 persen capaian target nasional. Atau bagaimana kabupaten Sintang meluncurkan Perbup SIntang Collaborative Governance yang merupakan kebijakan inovatif dimana secara formal kerja kolektif multipihak ditetapkan sebagai model kerja di Sintang.

Bentuk capaian perencanaan lainnya adalah telah disinergikannya dokumen RPJPD untuk periode 2025-2045 dengan komitmen perlindungan ekosistem, percepatan inovasi dan investasi berbasis alam serta pengembangan usaha dan SDM lokal di kabupaten.

Berbagai capaian yang ditunjukkan dalam Sustainable District Outlook juga sesuai dengan arahan agenda nasional terutama terkait pembangunan berkelanjutan .

Indonesia saat ini tengah mendorong Penguatan Kerangka Regulasi atas Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik berorientasi BioProspeksi dan BioEkonomi, penguatan hilirisasi dan pengembangan produk berbasis alam yang melibatkan sektor usaha, penguatan riset dan inovasi nasional, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya genetik dan penegakan hukum terhadap upaya biopiracy, dan sinergi lintas sektor dan para pelaku yang terlibat.

Pemerintah, saat ini sudah mendetailkan rencana penggunaan dua pendekatan tersebut, antara lain pengembangan sektor ekonomi baru berbasis inovasi seperti biosimilar dan vaksin, protein nabati, pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi seperti biokimia pangan, herbal dan nutrisi. Hal tersebut, tertuang di dalam dokumen pengembangan RPJPN 2025 – 2045 sebagai salah satu strategi transformasi ekonomi baru dan diperkuat dengan masuknya Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati (IPK) sebagai satu dari 45 Indikator yang disusun dalam draft RPJPN 2024-2045.

M. Pradana Indraputra, selaku Staf Khusus Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional menyampaikan, Kementerian Investasi/ BKPM telah menerbitkan Kajian Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Investasi Global dan Ekonomi Hijau.

Menurutnya ini adalah bentuk komitmen dan upaya dari pemerintah, melalui Kementerian Investasi/ BKPM dalam memetakan potensi sektor-sektor yang potensial dalam mendukung investasi hijau, memotret dan menganalisis persoalan di lapangan, dan menyusun skenario strategi operasionalisasi penanaman modal yang memungkinkan.

“Beberapa strategi yang dilakukan pemerintah terkait ekonomi hijau ini antara lain mengembangkan desain kebijakan dan regulasi khusus untuk ekonomi hijau; mendesain kembali kelembagaan untuk ekonomi hijau supaya lebih kuat dan tidak saling tumpang tindih; menyinkronkan peta jalan ekonomi hijau dengan peta jalan NDC dan investasi, menyinkronkan sistem pendukung untuk pembiayaan NDC dan investasi; memperluas kerjasama bilateral dan multilateral khusus untuk percepatan transisi ekonomi hijau; serta mengoptimalkan peran perwakilan pemerintah untuk ‘green branding’ secara kontinu, ” jelas Pradana.

Oleh karenanya Pradana mengapresiasi komitmen dari 9 kabupaten anggota yang ditunjukkan dengan telah terintegrasinya perencanaan daerah dengan berbagai inovasi dan pengembangan portfolio berbasis alam yang sejalan dengan arah kajian tersebut.” imbuh Pradana.

Sedang Sarman Simanjorang, Direktur Eksekutif Apkasi menjelaskan: “Apkasi menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada LTKL yang telah menyelenggarakan Sustainable District Outlook. Sebagai mitra strategis Apkasi, LTKL senantiasa memberikan inovasi, terobosan, dan inspirasi tentang langkah-langkah nyata berbasis gotong royong, kerjasama multipihak dalam mendorong ekonomi lestari di kabupaten. Ini tentu sejalan dengan apa yang dilakukan Apkasi dan kami berkomitmen untuk mendorong seluruh kabupaten anggota Apkasi untuk juga berkomitmen dan melakukan atau mereplikasi upaya yang serupa sesuai dengan karakteristik kabupaten masing-masing, menuju Indonesia Emas 2045.” tandasnya.

Tentang LTKL

Bermula pada 2017, Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi kabupaten yang dibentuk dan dikelola oleh pemerintah kabupaten sebagai bagian dari kaukus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), demi mewujudkan visi ekonomi lestari yang menjaga lingkungan dan mensejahterakan masyarakat lewat gotong royong multipihak.

LTKL bertujuan mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat kabupaten untuk mendukung agenda prioritas nasional melalui perlindungan fungsi lingkungan dan mensejahterakan masyarakat di wilayah administrasi kabupaten anggota sesuai dengan target nasional.