JAKARTA, Indotimes.co.id – Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, volume kebutuhan minyak nasional untuk energi sampai tahun 2050 diperkirakan akan meningkat sampai 139 persen, dari kebutuhan minyak nasional saat ini yang sekitar 1,6 juta barel per hari menjadi 3,9 juta barel per hari.
Sedang untuk konsumsi gas juga akan meningkat dari konsumsi saat ini yang sekitar 6.000 MMSCFD menjadi 26.000 MMSCFD pada tahun 2050 atau meningkat 298 persen, dan sumber daya migas juga dibutuhkan untuk sumber feedstock bagi sektor industri, khususnya petrokimia.
“Untuk pengembangan cekungan-cekungan hidrokarbon yang belum berproduksi menjadi berproduksi, dan yang belum ekonomis menjadi ekonomis, tentu perlu dilakukan. Peran investasi di sektor hulu migas tentu menjadi krusial guna mewujudkan hal tersebut, apalagi saat ini Pemerintah juga tengah mengejar target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030 mendatang” kata Dwi Soetjipto dalam webinar bertajuk “Arah Baru Industri Migas, Peran Perbankan Nasional di Industri Hulu Migas” di Jakarta, Kamis (19/8).
Guna mencapai hal-hal tersebut, Dwi meminta kepada perbankan khususnya perbankan nasional agar dapat membantu dari sisi investasi pembiayaan industri sektor hulu migas. Mengingat, potensi besar industri hulu migas sejatinya masih cukup baik untuk bisnis perbankan.
“Perlu kita sadari bahwa industri migas adalah industri yang membutuhkan investasi yang besar, teknologi yang risiko yang tinggi. Selain itu, tingkat persaingan antar negara juga tinggi saat ini, terlebih lagi di tengah isu energi baru terbarukan,” ujar Dwi.
Dia juga meminta kepada sektor perbankan nasional agar dapat memberikan rate bunga kredit yang kompetitif serta bersaing dengan bank asing. “Struktur investasi yang memiliki jangka waktu lama dapat disikapi sektor perbankan dengan menawarkan rate bunga kompetitif, sehingga bank nasional bisa bersaing dengan bank asing dalam membiayai industri hulu migas,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kelembagaan dan BUMN Bank BRI Agus Noorsanto mengatakan, sinergi antara industri hulu migas dengan perbankan nasional sudah dilakukan sejak tahun 2008. “Sejak 2008, sejak BP Migas berdiri, sinergi perbankan dengan industri hulu migas sudah terlihat dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan untuk para KKKS melakukan kerja sama dengan perbankan nasional,” ungkapnya.
Menurut dia, saat ini kegiatan hulu migas yang membutuhkan investasi cukup besar. Beberapa prospek yang bisa digarap perbankan nasional antara lain terkait Pencadangan Dana ASR (Abandonment and Site Restoration), Trustee and Paying Agent, Bank Garansi, Alat Pembayaran (Letter of Credit), Rekening Pembayaran dan Penerimaan untuk Transaksi Penyediaan Barang dan Jasa, Rekening Penerimaan untuk Transaksi Jual Beli Minyak dan Gas Bumi, Rekening Khusus DHE SDA, Pembiayaan Proyek Industri Migas, hingga Pembiayaan Industri Pendukung Hulu Migas.
Masih ada lagi prospek yang terkait kegiatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dari sektor hulu migas. “Ke depannya potensi ini akan semakin besar dan akan menjadi potensi-potensi bagi teman-teman di Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk ikut terlibat,” ujar Agus. Himbara sendiri berharap peran serta industri perbankan nasional, khususnya bank milik negara, akan semakin meningkat dalam kegiatan di sektor hulu migas Tanah Air.
Sementara itu, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, kendati investasi di sektor hulu migas saat ini mengalami penurunan, tetapi nilainya masih cukup besar yaitu pada tahun 2021 ini ditargetkan mencapai US$ 12,38 miliar. “Jadi sebenarnya industri hulu migas masih sangat menjanjikan karena nilai investasi yang cukup besar dan signifikan,” tuturnya.
Menurut Mamit, apalagi Pemerintah lewat SKK Migas saat ini terus mengupayakan nilai investasi tersebut kian naik dari tahun ke tahun demi mewujudkan target produksi minyak 1 juta barel per hari dan 12 BSCFD gas pada tahun 2030 mendatang. “Ini pastinya akan membutuhkan investasi yang sangat besar,” ujar Mamit.
Dia menambahkan, peluang tersebut tentunya harus bisa dimanfaatkan oleh perbankan nasional terutama Himbara. “Jangan sampai apa yang kita miliki di bumi Indonesia diambil alih oleh bank swasta lain yang akhirnya dilempar ke luar negeri dan memperkaya orang lain. Alangkah lebih baiknya ini dimanfaatkan oleh industri (perbankan) nasional kita dan oleh BUMN-BUMN kita,” katanya.