JAKARTA, Indotimes.co.id – Untuk para daerah yang ingin menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) harus lebih dahulu memiliki modal infrastruktur. Tidak bisa semua digantungkan ke pemerintah pusat.
Pemerintah pusat sifatnya hanya membantu. Hal tersebut diutarakan oleh Direktur Prasarana Strategis Kementrian PUPR, Iwan Suprijanto dalam acara bincang-bincang “Cerita Dibalik Suksesnya PON XX Papua”, di Media Center PON Papua – Jakarta, JCC Senayan, Rabu (13/10).
Calon tuan rumah PON menurutnya harus memiliki sistem untuk keberlanjutan olahraga di daerahnya. Bukan hanya dari sisi pemeliharaan venue, tetapi juga menjaga agar event-event olahraga bisa secara kontinu digelar di daerah tersebut.
“Kedepannya, ini bisa jadi investasi daerah”, tambah Iwan
Karena sebenarnya kelangsungan sport center tidak selalu datang dari event olahraga. Tetapi justru dinilainya banyak dari non olahraga.
“Jadi kebutuhan akan MICE (jenis kegiatan yang terdapat dalam industri pariwisata, termasuk sport tourism dan sport industry), bisa beriringan dengan pembangunan venue,” jelasnya pula.
Iwan menambahkan selama ini, hal tersebut belum terlihat diterapkan oleh daerah penyelenggaran PON, seperti Kalimantan Timur dan Riau.
“Kalau pembangunan dari APBN, sisi bisnisnya tidak terlalu dipikrikan, tetapi kalau dari awal daerah sudah ada perencanaan soal apa pemanfaatannya (venue pertandingan), maka bisa mendatangkan pendapatan untuk daerah tersebut. Contohnya kayak di luar negeri, pengelola stadion sepakbola bisa mengadakan tur stadion, lalu menyentuh sisi merchendise, dll yang bisa mendapatkan pemasukan. Jadi selain ada venue manajemen, harus ada sport manajemennya juga,” tandas Iwan.
