Benhard Limbong Tolak Program Naturalusasi Pemain Timnas

JAKARTA, Indotimes.co.id – Calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023, Bernhard Limbong secara tegas menolak pemakaian para pemain naturalisasi dalam pembentukan tim nasional. Langkah itu dinilainya tidak tepat, karena merusak program pembinaan sepakbola di tanah air.

Hal tersebut dikatakan Limbong, seusai mengikuti acara Diskusi Olahraga Mencari Ketua PSSI Ideal yang digelar SIWO PWI Pusat dan PSSI Pers di Aula Wisma Karsa Pemuda, Kemenpora, Jakarta, Rabu (30/11).

“Buat apa pakai pemain naturalisasi, buktinya Timnas Indonesia kalah telak lima gol tanpa balas dari Uni Emirat Arab pada Kualifikasi Piala Dunia 2022. Padahal Timnas sudah pakai lebih dari satu pemain naturalisasi,” ujar Limbong.

Menurut Limbong jika dia terpilIh jadi Ketum PSSI, dirinya lebih mengutamakan penain berbakat dari tanah Papua. Banyak talenta terbaik dari Papua, seperti dari Wamena, Sorong, Manokwari, maupun Jayapura.

Baca juga :  Kemenpora Siapkan Rp 8 Miliar untuk Bonus SEA Games 2019

Purnawirawan TNI AD, yang pernah menjabat sebagai Ketua Komdis PSSI di zaman Djohar Arifin itu menilai ada banyak kebanggaan dari tanah Papua, .

“Kalau dikasih kesempatan, saya akan utamakan sepak bola di daerah Papua. Ini penting karena di sana SDM-nya banyak. Bukan mengabaikan daerah lain karena di Papua ada kebanggaan,” tandasnya.

“Seperti di Wamena, anak-anak di sana suka main bola. Dulu di Wamena ada klub yang namanya Persiwa, sekarang sudah tidak ada,” papar Limbong

Selain itu, memperbaiki mental para pemain sepak bola Indonesia, Limbong juga ingin memperbaiki gizi pemain. “Kita harus pikir yang cerdas, menerapkan gizi yang bagus. Tidak bisa main bola yang benar jika gizinya tidak baik. Kita harus memulainya dari usia minim,” tukasnya.

Limbong juga menyoroti tetang banyaknya permasalahan hukum yang dialami para petinggi PSSI serta kualitas perangkat pertandingan.

Baca juga :  Kemenpora Gelar Rakor Rekomendasi Izin Kejuaraan 3 Cabor

Menurut dia, PSSI kedepanya harus bisa terapkan zero toleransi, yaitu PSSI harus tegas menjalankan sanksi atau hukuman terhadap pengurus ataupun perangkat pertandingan yang nyata-nyata terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Jangan sampai ada pengurus ataupun perangkat pertandingan yang terkena hukuman pada kepengurusan PSSI sebelumnya, saat kepengurusan berikutnya dilibatkan lagi,” kata Limbong.

Limbong mengungkapkan saat dia menjadi Ketua Komdis PSSI, ada oknum pengurus sepakbola yang dia jatuhkan hukuman berat. Namun pada kepengurusan berikutnya oknum tersebut tiba-tiba masuk dalam Exco PSSI. “Karenanya PSSI kedepan harus zero toleransi terhadap pelanggaran berat yang telah dilakukan para oknum seperti itu,” tutur Limbong.

Kongres pemilihan Ketua Umum PSSI akan berlangsung di Hotel Shangri La, Jakarta, Sabtu (2/11) mendatang. Ada 11 orang yang maju menjadi calon Ketua Umum PSSI periode 2019-2023.