Opsi Keluarkan Perppu KPK Permudah Konstruksi Kegentingan

, Indotimes.co.id – Polemik pro kontra terhadap wacana mengeluarkan atas revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang terus berkembang di masyarakat. Ada yang menganggap perlu, tak sedikit pula yang menganggap tidak diperlukan.

“Perppu bukan pilihan yang utama karena ada pilihan lain yang lebih elegan dan sekaligus tidak mempermudah konstruksi kegentingan memaksa negara,” kata Pengamat Hukum asal Universitas Al Azhar , Suparji Ahmad saat dihubungi , Senin (7/10/2019).

Suparji menilai, dengan Perppu yang didesak agar dikeluarkan sekarang , maka konstruksi darurat akan menjadi dipermudah. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan menjadi tradisi ketatanegaraan yang mengabaikan kepastian hukum.

“Karena undang-undang begitu cepat berubah. Mempertimbangkan hal tersebut maka sebaiknya tidak dikeluarkan Perppu,” ujarnya.

Suparji menegaskan, justru yang perlu dilakukan saat ini adalah terhadap undang-undang KPK yang baru kepada publik dengan tujuan untuk memastikan bahwa revisi tidak bermaksud untuk melemahkan KPK.

“Tetapi merupakan penataan agar sesuai dengan prinsip penegakan hukum dan hak asasi manusia,” tandas Suparji.