PAMEKASABN, Indotimes.co.id – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan pemerintah fokus melakukan transformasi koperasi agar kembali menjadi pilar ekonomi nasional setara BUMN dan swasta. Penegasan itu disampaikan saat berdialog dengan pelaku koperasi lintas sektor di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (21-07-2026).
Didampingi Bupati Pamekasan Kholilurrahman, dialog dihadiri koperasi syariah, koperasi pondok pesantren, koperasi tembakau, tekstil, dan lainnya.
Sejumlah kendala disampaikan, mulai dari kebijakan pemerintah, produksi, kesejahteraan petani tembakau dan garam, hingga akses pembiayaan. Perwakilan Kopontren menyebut unit usaha sandal jepit batik diminati pasar namun terkendala siklus kelulusan santri. Unit konveksi untuk 1.000 siswa per tahun juga butuh kepastian modal.
Merespons itu, Menkop menyatakan Kementerian Koperasi melalui LPDB Koperasi siap memberi pendampingan dan skema pembiayaan. Kemitraan dengan pihak ketiga juga dibuka untuk unit bisnis berbasis pesantren.
“Dengan wadah koperasi, usaha bisa lebih produktif dan menjadi alternatif pengembangan ekonomi di Pamekasan dan seluruh Indonesia,” kata Menkop. Ia juga mendorong UMKM bergabung ke koperasi agar mendapat pendampingan dan bantuan.
Menkop menyebut transformasi mencakup rebranding, tata kelola, dan digitalisasi. Pemerintah kini mendorong koperasi masuk ke sektor produksi, distribusi, hingga industri.
Baca Juga: Dana Bergulir Bangun Ekosistem Usaha, BMT THS Lombok Jadi Contoh Nyata
Ruang gerak koperasi diperluas melalui regulasi baru seperti IUP, sumur minyak rakyat, pengumpulan minyak jelantah dan biomassa, pabrik CPO, SPBU solar nelayan, cold storage, pabrik es, pengelolaan sampah, ekonomi kreatif, hingga PLTS.
Sebagai program prioritas, Presiden Prabowo meluncurkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). “Koperasi ini dirancang sebagai badan usaha profit yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Menkop.
Presiden juga memerintahkan penyaluran seluruh barang subsidi melalui KDKMP, termasuk BLT, bansos, bantuan pangan non-tunai, dan KUR skema channeling.
Salah satunl tokoh pengusaha di Pamekasan mengusulkan KDKMP turut menyerap hasil panen tembakau dan garam petani lokal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 7,5%.
